Diprediksi Menang di QC Tapi Suara Rendah Saat Rekap, PKS Riau Akan Gugat ke MK

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Riau akan mengajukan keberatan terkait dengan hasil rekapitulasi penetapan suara Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena suaranya diduga hilang misterius.

“Kalau proses di MK, harus ada catatan perjanjian. Kami sudah mengajukan keberatan di tingkat PPK, KPUD, dan kemarin sudah disampaikan oleh saksi kami. Dalam penandatanganan saksi juga sudah mengajukan keberatan,” kata Ketua DPW PKS Riau, Hendry Munief di Pekanbaru, Selasa (14/5).

Meskipun akan mengajukan keberatan, pihaknya akan tetap menghormati hasil rekapitulasi yang saat ini sudah berlangsung di tingkat Provinsi Riau.

“Kami tidak akan mengganggu proses yang ada saat ini, biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang kami fokus menemukan bukti yang kuat terkait dengan ditemukannya perbedaan C1 dengan rekapan di tingkat PPK,” ujarnya.


Ia optimistis PKS mampu memenangi gugatan di MK.

“Kami sudah punya pengalaman gugatan di MK, seperti pileg dahulu. Oleh karena itu, saya optimistis dengan tim advokat dan bukti valid, kami bisa mengatasinya,” tegasnya.

Sebelumnya, PKS Riau menaksir raihan suara menembus angka 20 persen. Angka tersebut merupakan perhitungan internal yang dilakukan PKS berdasarkan form C1 yang dikumpulkan.

BACA JUGA:  Relawan "Gerakan Ayo Memilih" Sosialisasikan Gerakan Anti Apatisme Politik

“Ini bukan dari ‘real count’ internal kita. Menurut hasil hitung cepat KedaiKopi milik Hendri Satrio menyebut 20,1 persen. Artinya, ‘real count’ kami cukup dekat dengan quick count yang dilakukan lembaga nasional. Makanya, saya agak kaget dengan perolehan suara (KPU) yang justru jauh merosot,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa lembaga survei lain juga menunjukkan PKS tampil sebagai pemenang di Provinsi Riau. PKS diprediksi menang oleh lembaga survei Indo barometer dan Saiful Muljani Riset dan Consulting (SMRC).

Pihaknya heran dengan menurunnya persentase suara PKS saat pleno dilakukan KPU.

“Kalau tiba-tiba merosot 7 sampai 8 persen (real count KPU) itu ke mana perginya? Berarti ada satu kursi yang hilang di tingkat provinsi dan pusat,” tekannya.

Sementara itu, berdasarkan raihan suara per Kabupaten/Kota di Riau, untuk kursi DPRD Provinsi Riau, PKS diperkirakan kebagian tujuh kursi dari 65 kursi yang diperebutkan. Jumlah tersebut jauh di bawah pekiraan hitungan internal PKS. Berdasarkan hitungan C1, PKS berpeluang mendapat 14 kursi.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi