Dinkes: Pemerintah Harus Fasilitasi Penanganan Malaria

REJANG LEBONG, SERUJI.CO.ID – Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu meminta pemerintah pusat memfasilitasi penanganan kasus malaria yang terjadi di daerah ini.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Rejang Lebong Harmansyah, di Rejang Lebong, Jumat (9/2), mengatakan penanganan kasus malaria ini harus melibatkan pemerintah pusat mengingat banyak terjadi di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

“Kami sudah mengajukan surat ke Kementerian Kesehatan melalui Dinkes Provinsi Bengkulu, agar penanganan kasus malaria ini dapat difasilitasi, dengan melakukan pertemuan antara tiga daerah yang berbatasan langsung guna ditangani bersama,” katanya.

Pertemuan ini, ujar dia, harus dilakukan oleh Pemkab Rejang Lebong dengan dua daerah lainnya di Provinsi Sumsel yakni Kota Lubuklinggau dan Pemkab Musi Rawas, mengingat lokasi perbatasan ini menjadi daerah endemis malaria dan sulit dikontrol.

Dengan adanya penanganan secara bersama-sama ini, dirinya berharap, kasus penyebaran malaria di wilayah itu dan dua daerah lainnya di Sumsel juga bisa ditekan, karena jika dilakukan satu daerah saja maka akan sulit ditanggulangi.

“Kalau bergerak sendiri-sendiri kurang efektif, jika di sini melakukan fogging maka nanti nyamuknya lari ke daerah lainnya, begitu juga sebaliknya,” ujar Harmansyah.

Berdasarkan data yang mereka miliki warga Rejang Lebong yang terserang malaria ini sepanjang 2017 lalu mencapai 140 kasus, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya hanya di bawah angka 100 kasus.

Daerah-daerah yang warganya terserang malaria tersebut kebanyakan di daerah perbatasan, antara lain di Desa Trans Bukit Batu, Desa Tanjung Sanai I dan II serta beberapa desa lainnya di Kecamatan Padang Ulak Tanding. Kemudian di wilayah Kecamatan Kota Padang, hingga Kecamatan Binduriang. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.