Dansatgas Minta Polisi Hukum Berat Pembakar Lahan di Riau


PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Aparat Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau memerintahkan agar penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan jangan setengah-setengah untuk memunculkan efek jera.

“Kita semua tahu, kebakaran ini penyebabnya adalah ulah manusia. Karena itu, rekan Polri dan kejaksaan jangan segan dalam penegakan hukum agar ada efek jera,” kata Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Kolonel Inf. Sonny Aprianto saat Apel Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Riau, di halaman Kantor Gubernur Riau, di Pekanbaru, Kamis (8/3).

Sonny Aprianto, yang juga menjabat Komandan Korem 031/WB, mengatakan hasil pemantauannya menggunakan helikopter di Kota Dumai menunjukan ada indikasi kuat kebakaran lahan terjadi karena disengaja. “Kebakaran di Dumai itu disengaja dan dekat permukiman,” katanya.

Ia mengatakan sudah memerintahkan jajaran Dandim di seluruh Riau untuk menangkap pelaku pembakar lahan dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

“Jangan sampai menunggu jatuh korban jiwa,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim berharap ada sinergi yang dalam penegakan hukum antara kepolisian dan kejaksaan. Ia mengakui praktik tebas dan bakar (slash and burn) dalam pembukaan lahan, masih menjadi salah satu penyebab utama Karhutla Riau banyak terjadi lagi pada tahun ini, setelah pada dua tahun sebelumnya relatif sangat rendah.

Akibatnya, aktivitas pembakaran itu berdampak buruk karena dilakukan dilahan gambut yang mudah menyebar saat musim kemarau dan sulit dipadamkan dengan cara yang biasa.

“Yang paling mudah adalah dengan dibakar, bermodal korek apa saja sudah terbakar (lahan),” katanya.

Terhitung sejak 19 Februari hingga 31 Mei 2018, Riau sudah berada pada status Siaga Darurat Karhutla. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan kondisi ini karena pada awal tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah titik panas dan luas Karhutla yang sangat signifikan. Data terakhir Satgas Karhutla Riau menunjukan luas lahan yang telah terbakar sejak 14 Januari mencapai sekitar 849,5 hektare (Ha).

Sementara itu, data terakhir dari Polda Riau menyatakan ada empat tersangka pembakar lahan dari 13 kasus yang ditangani jajaran kepolisian di Riau. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Mengapa Islamophobia?

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close