Dalam Setahun Pengangguran di Jambi Capai 177.000 Orang

JAMBI, SERUJI.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat dalam setahun terakhir ini di Provinsi Jambi jumlah angka pengangguran terus bertambah sebanyak 177 ribu orang.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Dadang Hardiawan, di Jambi Selasa (8/5), mengatakan untuk jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 1,84 juta orang atau naik 54,15 ribu orang dibanding Februari 2017 (setahun yang lalu).

Pada Februari 2018, sebanyak 1,77 juta orang penduduk Jambi bekerja dan sebanyak 67,47 ribu orang yang menganggur. Dibanding setahun yang lalu jumlah penduduk bekerja dan pengangguran masing-masing bertambah 52,39 ribu orang dan 1,77 ribu orang.

Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,01 poin. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk yang penduduk berpendidikan DI/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 7,93 persen, disusul dengan penduduk yang berpendidikan SMK sebesar 7,78 persen.

“Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 1,77 juta orang, bertambah 52,39 ribu orang dari Februari 2017. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan 1,03 poin,” kata Dadang.

Kemudian lagi ada sektor industri pegolahan sebesar 0,8 poin, sektor konstruksi (0,61), administrasi permerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (0,5 Poin), sektor pengadaan listrik, gas, air dan pengelolaan sampah tercatat 0,36 poin, jasa informasi, komunikasi, real estate, jasa perusahaan (0,26) serta sektor transportasi (0,07).

Sementara itu, sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (3,10 poin), sektor perdagangan 0,96 poin, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,72), pertambangan dan penggalian (0,10 poin) serta sektor jasa lainnya (0,08).

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

TPT pada Februari 2017 sebesar 3,67 persen, turun menjadi 3,65 persen pada Februari 2018.

Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Februari 2018, TPT di perkotaan sebesar 4,97 persen, sedangkan TPT pada wilayah perdesaan sebesar 3,03 persen.

Dadang mengatakan, dibandingkan setahun yang lalu, TPT wilayah perkotaan mengalami penurunan (0,35 poin), sementara peningkatan terjadi pada perdesaan (0,13 poin). (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Mengenal Perbedaan Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar Beserta Hal Menarik Lainnya

Salah satu suku di Indonesia yang cukup unik karena konsistensinya menjaga alam dan memegang teguh adat istiadat.

Makan Dikit, Perut Kok Buncit?