BPJS Kesehatan Temukan Penyalahgunaan Kartu JKN-KIS

PADANG, SERUJI.CO.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Padang, Sumatera Barat, menemukan penyalahgunaan program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berupa penggunaan kartu orang yang sudah meninggal.

“Berdasarkan hasil temuan audit internal ada ditemukan pengguna menggunakan kartu orang lain yang sudah meninggal,” kata Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Padang Delila Melati di Padang, Kamis (19/10).

Menurutnya dalam temuan tersebut pemilik kartu sudah dinyatakan meninggal dunia ternyata kartu yang bersangkutan digunakan di rumah sakit lain.

“Ketahuannya pasien tersebut pulang dari rumah sakit dalam keadaan meninggal rupanya ada yang menggunakan kartunya di rumah sakit lain,” ujarnya.

Ia mengatakan temuan tersebut terjadi di wilayah kerja BPJS Kesehatan cabang Padang.

Ia mengakui potensi kecurangan pada tingkat peserta dengan menggunakan kartu orang lain ada karena itu pihaknya melakukan antisipasi pencegahan.

Ia menyampaikan saat ini program JKN-KIS saat ini juga sudah diawasi dan disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena biaya yang ada dalam program ini terbilang besar mencapai miliaran rupiah.

Oleh sebab itu ia meminta penyelenggara fasilitas kesehatan tidak melayani peserta yang menggunakan kartu orang lain termasuk petugas BPJS Kesehatan jangan sampai mengaktifkan kartu orang yang tidak berhak.

Namun hingga saat ini ia mengatakan terkait dengan mekanisme penindakan kecurangan dalam program JKN-KIS masih dibahas oleh Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Hal ini bertujuan agar penindakan terhadap temuan kasus seragam,” ujarnya.

Ia menambahkan potensi kecurangan dalam program JKN-KIS ada pada empat tingkat yaitu peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan.

Sebelumnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dengan membangun infrastruktur dan sarana kesehatan.

“Saat ini pelayanan JKN masih antre dan belum optimal, harap dimaklumi karena selama ini mereka yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan sekarang sudah bisa, karena itu pemerintah daerah harus terus membenahi sarana yang ada,” kata anggota DJSN Taufik Hidayat.

Menurutnya saat ini fasilitas kesehatan masih terbatas karena itu pemerintah daerah didorong untuk mengembangkannya sehingga bisa melayani semua pihak.

Selain itu mekanisme pembayaran iuran juga perlu dipermudah dan perbanyak agar peserta lebih mudah dalam menunaikan pembayaran, katanya.

Kemudian untuk memperluas akses layanan perlu didorong praktik dokter mandiri untuk lebih memudahkan masyarakat berobat saat sakit, tambah dia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ahok Menohok

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER