50 Persen Pajak Rokok untuk Layanan Kesehatan

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Penerimaan pajak rokok bagian provinsi maupun kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50 persen di antaranya untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Kasubdit Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif, Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr Theresia Sandra Dian Ratih di Medan, Rabu (31/1), mengatakan, sesuai peraturan yang berlaku penerimaan pajak rokok sedikitnya 50 persen diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain pembangunan atau pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana-sarana umum yang memadai bagi perokok atau smoking area.

“Kemudian kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok,” katanya pada Seminar Nasional penggunaan pajak rokok dalam pembangunan kesehatan dan penguatan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok .

Sementara terkait penegakan hukum, yakni yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan instansi lain, seperti pemberantasan peredaran rokok ilegal, dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Misalnya anggaran itu bisa digunakan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok,” katanya.

Sementara peneliti Puslit Badan Keahlian DPR RI, Dr Rohani Budi mengatakan, Permenkes No 40 tahun 2016 menyebutkan selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok illegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok.

Penerapan pajak rokok itu juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Penggunaan pajak rokok diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengutamakan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan daerah masing-masing. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER