4.000 Personel Polda Sumbar Disiagakan Dalam Operasi Ketupat 2019

PADANG, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menyiagakan 4.000 personel dalam Operasi Ketupat Singgalang 2019 yang dimulai sejak 29 Mei hingga 10 Juni 2019.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal selepas apel pengamanan Operasi Ketupat 2019 di Padang, Selasa (28/5), mengatakan pihaknya bersama instansi terkait membuat 67 pos pengamanan, 34 pos pelayanan dan empat pos terpadu untuk melancarkan operasi ini.

Ia mengatakan, prioritas pada tahun ini sama seperti tahun sebelumnya yakni kelancaran arus mudik dan arus balik selama libur Idul Fitri nantinya.

Ia mengatakan, persoalan utama adalah kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan seperti Padang menuju Bukittinggi, Bukittinggi Pekanbaru dan Padang ke Pesisir Selatan.


Kapolda berharap dengan adanya ribuan personel yang dikerahkan serta pos yang ada dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik.

Sementara untuk tingkat kriminalitas yang menjadi perhatian adalah rumah kosong yang ditinggal oleh masyarakat mudik ke kampung halaman.

Ia mengimbau agar masyarakat yang mudik menitipkan rumah mereka kepada tetangga yang tidak pulang kampung dan tetap melaksanakan kegiatan ronda di lingkungan mereka

Mengenai ancaman terorisme, ia  mengatakan tetap ada meskipun secara kondisi dan situasi Sumbar aman.

“Kita tetap waspada terhadap ancaman tersebut dan tidak boleh lengah,” katanya.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit akan mendorong kegiatan ini berlangsung dengan baik.

Ia menperkirakan jumlah kendaraan akan meningkat karena mahalnya tiket pesawat sehingga banyak pemudik yang menggunakan bus.

“Tiket pesawat mahal ini membuat penggunaan bus meningkat dan ini harus kita ambil positif,” kata dia.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi