350 Personel Polda Jambi Disiagakan Jelang Keputusan Sidang MK


JAMBI, SERUJI.CO.ID РDemi menjaga situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat di Provinsi Jambi, sebanyak 350 personel Kepolisian Daerah (Polda) Jambi disiagakan menjelang keputusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan berlangsung di Jakarta.

“Untuk mengantisipasi hasil keputusan maupun selama berjalannya proses persidangan itu, pihak Polda Jambi di daerah juga menyiagakan ratusan polisi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di daerah dampak keputusan sidang MK atas gugatan hasil Pilpres dan Pemilu 2019,” kata Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi, di Jambi, Jumat (14/6).

Dikatakannya, Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis, pada Kamis (13/6) telah menyiagakan ratusan personel tersebut di Mapolresta Jambi bersama dengan prajurit TNI yang akan disiagakan pada titik-titik yang disinyalir rawan.

“Untuk saat ini yang disinyalir seperti gudang surat suara, kantor KPU, Bawaslu dan ada beberapa lokasi lainnya,” kata Juru bicara Kepolisian daerah Jambi, Kuswahyudi.

Selain ada 350 personel yang disiagakan di Jambi, 600 personel yang sejak satu bulan yang lalu melaksanakan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Metro Jaya di Jakarta masih tetap bersiaga di ibukota negara.

“Alhamdulillah, hingga saat ini Provinsi Jambi masih tetap aman dan kondusif sampai sidang MK yang baru dimulai hari ini dan akan berakhir pada 28 Juni 2019,” kata Kuswahyudi Tresnadi.

Kepolisian Daerah Jambi mengimbau kepada masyarakat Jambi agar tetap menjaga kerukunan, keamanan dan kenyamanan. Sehingga situasi yang kondusif saat ini dapat selalu terjaga.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close