32 PNS Gugat Bupati Simeulue

BANDA ACEH, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 32 pegawai negeri sipil atau PNS Pemerintah Kabupaten Simeulue menggugat bupati setempat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Syahminan Zakaria, kuasa hukum 32 PNS Pemkab Simeulue, di Banda Aceh, Selasa (10/4), mengatakan, gugatan terkait pencopotan jabatan dan penurunan jabatan eselon oleh bupati tidak prosedural.

“Klien kami menggugat karena mereka dicopot dari jabatan dan penurunan eselon jabatan tanpa melalui penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat,” kata Syahminan Zakaria.

Syahminan menyebutkan, gugatan tersebut didaftarkan ke PTUN Banda Aceh pada Selasa (10/4). Objek perkara yang digugat adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Simeulue terkait mutasi pejabat di kabupaten itu pada Maret 2018.

“Sebenarnya, ada 63 PNS yang dicopot dari jabatan dan diturunkan eselonnya dari IIIA ke IIIB. Namun, yang menggugat dan memberikan kuasanya kepada kami hanya 32 orang,” ungkap Syahminan Zakaria.

Syahminan menyebutkan, gugatan yang didaftarkan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2004 serta UU Nomor 51 Tahun 2009 peradilan tata usaha negara.

Menurut Syahminan, dengan dikeluarkannya SK Bupati Simeulue, para penggugat diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang. Di mana, mutasi jabatan tersebut dilakukan tanpa didasari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Akibat SK Bupati tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para penggugat, khususnya mereka yang diberhentikan dari jabatan struktural. Tindakan tersebut menimbulkan beban moral dan psikologis,” sebut Syahminan.

Oleh karena itu, sebut Syahminan, memohon PTUN Banda Aceh melalui majelis hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan gugatan para penggugat dengan membatalkan SK Bupati Simeulue.

“Memohon majelis hakim mewajibkan tergugat atau Bupati Simeulue merehabilitasi para penggugat serta kedudukan harkat dan martabatnya sebagai PNS dalam jabatan semula,” kata Syahminan Zakaria. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.