Tolak Kriminalisasi Ulama, Forum Ulama Aswaja Jatim Gelar Aksi

SURABAYA – Ribuan umat Islam dari berbagai ormas Islam yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jatim melakukan aksi di DPRD Jatim, Jumat (11/8). Dalam aksi tersebut mereka menolak adanya kriminalisasi terhadap ulama Islam dan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Menurut salah satu peserta aksi Ustad Mohammad Rifai, aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah saat ini yang telah melakukan kriminalisasi ulama.

“Ulama selalu menjadi kambing hitam oleh pemerintah dan agama Islam selalu dipersalahkan dalam setiap peristiwa yang bersinggungan dengan kebijakan pemerintah,” ungkap pria asal Bangil Pasuruan ini.

BACA JUGA:  Dinas Pendidikan Sebut Jatim Siap Gelar UNBK

Senada dengan Mohammad Rifai, peserta aksi lainnya H. Rizfan mengatakan dirinya mengajak umat Islam memegang teguh ukhuwah Islamiyah untuk mempertahankan NKRI.


“Umat Islam jangan sampai terpecah. Jangan mau dibohongi oleh mereka yang tak pernah ikut berjuang mendirikan NKRI. Ingat pendiri NKRI adalah ulama dan umat Islam, sehingga harus dipertahankan dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah,” jelasnya. (Setya/IwanS)

 

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

5 KOMENTAR

  1. Allahu Akbar….habis energi umat Islam menghadapi rezim, ulah media kafir-munafik, partai kafir-munafik, ormas2 munafik….Namun jika dianalisa lebih jauh, semuanya ini akibat kebodohan umat juga. Siapa yg menabur angin dia menuai badai. Pilihan politik umat bukan berdasarkan tuntunan Allah tapi tuntunan pihak kafir. Aspirasi disalurkan ke partai kafir-munafik, wakil rakyat dan pimpinan yg dipilih kafir-munafik. Partai yg pro Allah, tokoh Muslim yg pro Islam dicampakkan. Setelah semuanya jadi bubur baru krasak-krusuk. Dan kebodohan dlm berpolitik bukan yg pertama kali, terus terjadi berulang. Apakah hal ini akan menyadarkan umat Islam atau tetap dg kebodohannya dlm berpolitik..? Wallahualam.

  2. Allahu Akbar….habis energi umat Islam menghadapi rezim, ulah media kafir-munafik, partai kafir-munafik, ormas2 munafik….Namun jika dianalisa lebih jauh, semuanya ini akibat kebodohan umat juga. Siapa yg menabur angin dia menuai badai. Pilihan politik umat bukan berdasarkan tuntunan Allah tapi tuntunan pihak kafir. Aspirasi disalurkan ke partai kafir-munafik, wakil rakyat dan pimpinan yg dipilih kafir-munafik. Partai yg pro Allah, tokoh Muslim yg pro Islam dicampakkan. Setelah semuanya jadi bubur baru krasak-krusuk. Dan kebodohan dlm berpolitik bukan yg pertama kali, terus terjadi berulang. Apakah hal ini akan menyadarkan umat Islam atau tetap dg kebodohannya dlm berpolitik..? Wallahualam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi