Selama 34 Tahun Tidak Ada Ikatan Kontrak, PT KAI Segel Lahan 2,4 Hektar

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – PT Kereta Api Indonesia (KAI), Daerah Operasional 8 Surabaya menyegel lahan seluas 2,4 Hektar. Pasalnya lahan yang dihuni CV Kurnia Jaya dan digunakan sebagai gudang barang selama 34 tahun, secara tidak sah, tanpa ikatan kontrak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh SERUJI, sejak tahun 1984 perusahaan tersebut menempati lahan di Jalan Dupak nomor 18, yang digunakan sebagai gudang. Namun tidak ada kesepakatan sewa menyewa dengan pihak KAI. Atas kejadian ini Daops 8 menutup akses ke lahan tersebut.

“Lahan tersebut selama ini dimanfaatkan sebagai gudang barang dan Rabu (14/3) kami lakukan pengosongan, lantaran pemilik gudang memang selama 34 tahun tidak ada ikatan kontrak sewa menyewa dengan KAI,” ungkap Deputi KAI Daop VIII Surabaya, Djainuri, saat ditemui dilokasi, Rabu (14/3).

Proses eksekusi sempat berjalan alot sebab pengguna lahan tetap bersikukuh tidak mau mengosongkan lahan, namun sembilan jam kemudian lahan berhasil disegel meski nasib ratusan pekerja belum jelas menyusul pelarangan beroperasi dari PT KAI.

“Ini kompleks ya, yang pasti sertifikatnya milik PT KAI. Lahan ini sudah lama dihuni dan tidak ada sewa menyewa lagi,” ujar Djainuri.

Puluhan tahun tidak ada ikatan kontrak dengan PT KAI, kata Djainuri, pihaknya menghormati proses hukum. Dengan berbekal dokumen sertifikat HPL No. 69 tertanggal 13 Desember 2005 yang dimiliki KAI akhirnya gudang ditutup.

“Kami tentu mematuhi proses hukum yang ada, tapi kami berkomitmen untuk menyelamatkan aset lahan milik negara yang harus diambil alih. Kita menunggu hasil PTUN,” tegasnya. (Devan/Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Pribumi vs Non Pribumi

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.