Road Pricing Surabaya: Dewan Siap Dukung, Asal Dasar Hukumnya Kuat


SURABAYA – Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Achmad Zakaria mengatakan siap mendukung wacana Electronic Road Pricing (ERP) di Kota Surabaya, asal dasar hukumnya sudah kuat.

“Prinsipnya, kalau untuk mengurai kemacetan, kita dukung, tapi dasar hukumnya harus jelas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD jalan Yos Sudarso Surabaya, sebelum memulai rapat paripurna, Jumat (11/8).

Zakaria mengatakan, jika dasar hukum kebijakan tersebut kuat. Dewan siap mendukung upaya Pemkot. Jika belum, maka Dewan akan menanyakan terlebih dahulu ke kementrian.

“Kita tanya dulu, boleh nggak pungut retribusi?” ujarnya.

Belum lagi, maraknya taksi online dan ekspedisi e-commerce yang menikmati beberapa ruas jalan. Berlakunya peraturan tersebut, dikhawatirkan Zakaria akan menyusahkan mereka.

“Seperti taksi online dan ekspedisi, masak mereka suruh bayar? Kalau iya, bisinis online shop akan lebih mahal biaya kirimnya,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan bahwa studi kelayakan pembatasan penggunaan kendaraan di Surabaya telah rampung digarap.

Rencananya, pihak Dishub akan mengusulkan Rancangan Perda untuk pembatasan penggunaan kendaraan.

“Insya Allah tahun 2018, tinggal menunggu payung hukum, sudah diimplementasikan,” ucapnya.

Pembatasan penggunaan kendaraan ini nantinya digadang-gadang dapat mengurai polemik kemacetan di Kota Surabaya. Salah satu program untuk pembatasan tersebut dari berbagai pilihan yang ada adalah road pricing atau jalan berbayar.

Irvan mengatakan kondisi jalan Kota Surabaya akan sama seperti Singapura, ketika negara tetangga tersebut mampu menerapkan transportasi publik yang layak.

“Singapura menerapkan road pricing ketika angkutan umumnya sudah sukses,” jelasnya.

Ia menambahkan tahapan awal menerapkan road pricing tidak harus langsung menerapkan sistem elektronik.

“Tidak harus langsung, awal menggunakan stiker dulu,” paparnya.

Stiker yang dimaksud nantinya akan ditempelkan pada kendaraan pribadi yang diizinkan melintas di jalan yang sudah tersedia angkutan massal.

“Misalnya di jalan Raya Darmo, Urip Sumoharjo dan Jalan Basuki Rahmat,” ungkapnya.

Dalam realisasinya, tambah Irvan, bakal ada pengaturan. Arah kebijakan ini nantinya untuk membatasi kendaraan pribadi, bukan kepemilikannya.

“Karena ketika transportasi publik disediakan pemerintah, tidak ada alasan orang menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya. (Nia/IwanS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Nasionalisme Kita: Rizal Ramli, Tak berkompromi Dengan Urusan Harga Diri Bangsa

Saat ini Rizal mempersoalkan isu Freeport, kenapa kita beli? kan itu punya kita sendiri setelah berakhir kontrak dua tahun lagi? Lalu orang-orang yang tidak suka pikiran Rizal atau merasa professor pintar atau merasa Rizal oposisi yang iri sama Jokowi, mengolok-olok Rizal sebagai goblok atau pengkhianat atau iri dan dengki atau tidak faham, dan lain sebagainya.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close