Road Pricing Surabaya: Dewan Siap Dukung, Asal Dasar Hukumnya Kuat


SURABAYA – Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Achmad Zakaria mengatakan siap mendukung wacana Electronic Road Pricing (ERP) di Kota Surabaya, asal dasar hukumnya sudah kuat.

“Prinsipnya, kalau untuk mengurai kemacetan, kita dukung, tapi dasar hukumnya harus jelas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD jalan Yos Sudarso Surabaya, sebelum memulai rapat paripurna, Jumat (11/8).

Zakaria mengatakan, jika dasar hukum kebijakan tersebut kuat. Dewan siap mendukung upaya Pemkot. Jika belum, maka Dewan akan menanyakan terlebih dahulu ke kementrian.

“Kita tanya dulu, boleh nggak pungut retribusi?” ujarnya.

Belum lagi, maraknya taksi online dan ekspedisi e-commerce yang menikmati beberapa ruas jalan. Berlakunya peraturan tersebut, dikhawatirkan Zakaria akan menyusahkan mereka.

“Seperti taksi online dan ekspedisi, masak mereka suruh bayar? Kalau iya, bisinis online shop akan lebih mahal biaya kirimnya,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan bahwa studi kelayakan pembatasan penggunaan kendaraan di Surabaya telah rampung digarap.

Rencananya, pihak Dishub akan mengusulkan Rancangan Perda untuk pembatasan penggunaan kendaraan.

“Insya Allah tahun 2018, tinggal menunggu payung hukum, sudah diimplementasikan,” ucapnya.

Pembatasan penggunaan kendaraan ini nantinya digadang-gadang dapat mengurai polemik kemacetan di Kota Surabaya. Salah satu program untuk pembatasan tersebut dari berbagai pilihan yang ada adalah road pricing atau jalan berbayar.

Irvan mengatakan kondisi jalan Kota Surabaya akan sama seperti Singapura, ketika negara tetangga tersebut mampu menerapkan transportasi publik yang layak.

“Singapura menerapkan road pricing ketika angkutan umumnya sudah sukses,” jelasnya.

Ia menambahkan tahapan awal menerapkan road pricing tidak harus langsung menerapkan sistem elektronik.

“Tidak harus langsung, awal menggunakan stiker dulu,” paparnya.

Stiker yang dimaksud nantinya akan ditempelkan pada kendaraan pribadi yang diizinkan melintas di jalan yang sudah tersedia angkutan massal.

“Misalnya di jalan Raya Darmo, Urip Sumoharjo dan Jalan Basuki Rahmat,” ungkapnya.

Dalam realisasinya, tambah Irvan, bakal ada pengaturan. Arah kebijakan ini nantinya untuk membatasi kendaraan pribadi, bukan kepemilikannya.

“Karena ketika transportasi publik disediakan pemerintah, tidak ada alasan orang menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya. (Nia/IwanS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close