Rekapitulasi Final Kota Malang: Raih 67,30%, Jokowi Unggul Telak di Seluruh Kecamatan

MALANG, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara Pilpres 2019 untuk seluruh kecamatan yang berjumlah 5 Kecamatan di Kota Malang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Zaenudin menjelaskan bahwa selama proses rekapitulasi yang berlangsung sejak tanggal 3 Mei yang lalu, hingga hari ini, Sabtu (4/5), berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.

Saat ini, KPU Kota Malang tinggal merampungkan proses penandatangan hasil rekapitulasi Pilpres 2019.

Jokowi-KH Ma’ruf Unggul Telak 67,30 Persen, Prabowo-Sandi Hanya 32,70 Persen

Hasil rekapitulasi KPU Kota Malang yang telah selesai 100 persen, Jumat (4/5/2019).

“Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pasangan nomor urut 01 mendapatkan 345.695 suara, dan pasangan nomor urut 02 mendapatkan 168.001 suara,” kata Zaenudin, di sela-sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019, di Kota Malang, dikutip dari Antara, Sabtu (4/5).

Keunggulan pasangan yang diusung koalisi partai politik; PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, Hanura, PPP, PKPI, PBB, PSI, dan Perindo ini jauh meninggalkan pasangan Prabowo-Sandiaga yang hanya kumpulkan 168.001 suara (32,70%).

Hasil rekapitulasi KPU Kota Malang yang telah selesai 100 persen, Jumat (4/5/2019).

Selain itu, seluruh kecamatan yang ada di Kota Malang memberikan kemenangan telak bagi Jokowi-KH Ma’ruf dengan rata-rata perolehan diatas 60 persen suara.

Bahkan, di Kecamatan Sukun, Jokowi-KH Ma’ruf mampu raih dukungan hingga 72,02 persen atau sebanyak 86.150 suara, hampir tiga kali lipat dari suara yang berhasil dikumpulkan Prabowo-Sandiaga di 33.475 suara (27,98%).

Hasil rekapitulasi KPU Kota Malang yang telah selesai 100 persen, Jumat (4/5/2019).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.