Ratusan Buruh PT. MUI Mengadu ke DPRD Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ratusan buruh yang dipekerjakan PT Mega Utama Indah (MUI) di Jalan Pintu Air Kalianak Surabaya mengadu ke DPRD Jawa Timur terkait tidak jelasnya nasib mereka menyusul rencana relokasi pabrik ke wilayah Mojokerto.

Sejumlah buruh wanita bahkan menangis saat mengungkapkan perasaannya di hadapan pimpinan Komisi E DPRD Jatim, sembari mengisahkan masih banyak cicilan biaya hidup yang harus ditanggung jika relokasi pabriknya harus memutus hubungan kerja.

“Silahkan satu persatu bergantian mencurahkan perasaannya di sini. Sudah tepat kalian datang kemari,” ujar Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo saat menerima perwakilan buruh di ruang Badan Musyawarah Kantor DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Senin (2/10).

Penanggung Jawab Komunikasi Buruh PT Mega Utama Indah Teguh Imandanu mengatakan terdapat 300 pekerja yang terkatung-katung nasibnya atas rencana relokasi pabrik tersebut ke wilayah Mojokerto yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober mendatang.

Seluruh pekerja di pabrik pengolahan kayu itu, menurut dia adalah warga setempat di wilayah sekitar Jalan Kalianak Surabaya.

“PT Mega Utama Indah memang memberdayakan warga sekitar sebagai pekerjanya. Kami telah bekerja selama 15 tahun sejak awal pabrik ini berdiri. Ikut membabat alas, mulai dari kawasan pabrik mulanya berupa rawa-rawa sampai sekarang berhasil mengembangkan ekspor kayu olahan ke beberapa negara,” ujarnya.

Rencana relokasi yang membuat ratusan buruh resah, dia mengisahkan berawal dari pengelolaan lahan pabrik yang diketahui sejak awal adanya kerja sama dengan PT Senopati Samudra Perkasa, serta Lantamal V TNI AL sebagai pemilik lahan, melalui perjanjian “Build Operate Transfer” (BOT) yang disepakati hingga tahun 2039.

“Informasi yang akhirnya didengar seluruh pekerja, Lantamal V TNI AL telah meminta lahan pabrik tempat kami bekerja untuk segera dikosongkan dengan tenggat waktu sampai tanggal 15 Oktober mendatang untuk direlokasi ke Kepulagen, Mojokerto,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy