Rakor Gubernur se-Sumatera Hasilkan 10 Kesepakatan Bersama

JAMBI, SERUJI.CO.ID – Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera 2017 yang digelar pada 8-10 Oktober di Jambi menghasilkan 10 kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan antarprovinsi di Sumatera.

Dalam rilis Humas Pemprov Jambi yang diterima, Selasa (10/10), kesepakatan itu pertama yakni mendukung pembangunan dan pengembangan konektivitas Sumatera serta mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur agar dapat dituntaskan tahun 2019.

Seperti pembangunan jaringan kereta api lintas Sumatera (Sumatera railways) dan feeder dari Aceh hingga Lampung dan pembangunan jaringan jalan tol Sumatera dan feeder road pendukung jalan tol lintas Sumatera.

Kemudian pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut sebagai bagian dari tol laut, dan pembangunan serta pengembangan jaringan dan pembangkit energi listrik inter koneksi Sumatera.

Kesepakatan ke-dua yakni mendeklarasikan pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan Pulau Sumatera.

Ke-tiga mendukung penetapan Bandara logistik mitigasi bencana Pulau Sumatera.

Ke-empat mendorong Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera menjadi agenda dalam tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinir oleh Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu.

Ke-lima mendesak Pemerintah Pusat untuk menyusun ulang formulasi penghitungan DAU untuk wilayah 10 provinsi di Sumatera.

Ke-enam menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sampai dengan akhir tahun 2018.

Kemudian kesepakatan ke-tujuh mendorong pembangunan bidang kepariwisataan se-wilayah Sumatera dan ke-delapan memperkuat sumber daya manusia dan menumbuhkan daya inovatif masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Selanjutnya kesepakatan ke-sembilan yakni mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan Science park dan Techno park di seluruh Provinsi se-Sumatera dengan dukungan Pemerintah Pusat.

Terakhir memperkuat kerja sama lintas wilayah dan lintas sektor untuk pencegahan dan penanggulangan human trafficking (perdagangan orang), narkoba dan pornografi. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER