Petrokimia Bentuk Tim Tangani Laporan Pupuk Palsu

0
16
Petrokimia
Gedung PT Petrokimia Gresik. (Foto: Istimewa)

GRESIK, SERUJI.CO.ID – Petrokimia Gresik membentuk tim untuk menangani laporan pupuk palsu, tujuannya mengantisipasi beredarnya pupuk palsu memasuki musim tanam Oktober 2017-Maret 2018.

“Secara internal, kami telah membentuk tim yang bertugas menangani berbagai laporan dari berbagai sumber, dengan disertai bukti yang kuat, terkait peredaran pupuk tiruan atau palsu,” kata Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono di Gresik, Jumat (8/12).

Tim ini, kata Yusuf, melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Oleh karena itu, Yusuf mengimbau petani untuk mewaspadai banyaknya pupuk tiruan maupun palsu yang beredar di berbagai daerah.

Pupuk tiruan atau palsu ini, katanya, kemasannya menyerupai merek terdaftar milik Petrokimia Gresik, baik kemiripan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.

Yusuf menyampaikan, Petrokimia Gresik merupakan produsen pupuk anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) yang memiliki hak eksklusif atas merek dagang pupuk bersubsidi.

Merek dagang tersebut, antara lain adalah Pupuk NPK Phonska, Pupuk Super Fosfat SP-36, Pupuk Organik Petroganik, pupuk ZA berlogo PG, dan pupuk Urea berlogo PT Pupuk Indonesia (Persero).

Selain itu, Petrokimia Gresik juga memegang sejumlah merek dagang pupuk komersil atau non-subsidi, di antaranya adalah pupuk NPK Kebomas, NPK Phonska Plus, Kalium Sulfat ZK, Diamonium Fosfat DAP, Kalium Klorida KCL, dan sejumlah produk pupuk lainnya.

“Merek ini telah sah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penggunaan merek dagang tersebut tanpa hak atau izin merupakan pelanggaran terhadap hak atas merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geogafis,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, memperingatkan kepada pihak yang telah memproduksi atau memperdagangkan pupuk yang telah melanggar hak-hak perusahaan untuk segera menghentikan atau menarik dari peredaran.

Selain itu, memusnahkan seluruh pupuk tiruan untuk menghindari tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Komentar

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....