Pemprov Jatim Kembali Menerima Predikat WTP

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerima penghargaan atas perolehan capaian standar tertinggi atau wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 dari Menteri Keuangan.

“WTP ini harus dipertahankan terus, sedangkan daerah yang masih wajar dengan pengecualian harus ada perbaikan,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur, di sela penerimaan penghargaan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/11).

Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016, BPK menilai Pemprov Jatim telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan serta sesuai dengan kriteria yang digunakan BPK untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan.

Dengan demikian, tahun ini merupakan kali keenam Pemprov Jatim memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengingatkan, terdapat empat permasalahan yang menyebabkan kabupaten/kota meraih opini WDP, yakni pencatatan aset tetap seperti jalan dan tanah pemerintah daerah belum memiliki sertifikat.

Kedua, sebagian sumber daya manusia pemerintah kabupaten/kota belum menguasai akuntansi dengan baik, kemudian permasalahan bansos dan hibah yang peruntukannya tidak tepat.

“Berikutnya karena penguasaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat terhadap materi sistem akuntansi pemerintahan masih kurang,” ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Gubernur juga mengusulkan perlunya dibentuk “help desk” atau unit reaksi cepat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah untuk delapan kabupaten/kota di Jatim yang masih memperoleh status opini WDP.

Delapan daerah WDP masing-masing Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jember, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tulungagung, Kota Madiun serta Kota Probolinggo.

“Harapannya, ke depan semua kabupaten/kota di Jatim bisameraih opini wajar tanpa pengecualian dari hasil LPKD,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI di Jatim R. Wiwin Istanti mengatakan, capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kalau pengelolaan keuangan daerah itu bisa dilakukan dengan baik dan akuntabel maka LKPD yang dihasilkan juga akuntabel,” katanya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER