Pemkot Surabaya Pulangkan 81 Penyandang Masalah Sosial ke Daerah Asalnya

0
85
Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (foto:Istimewa)

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memulangkan sekitar 81 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditampung di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) ke daerah asalnya.

“Surabaya ini dikontrol terus, jadi tolong jangan kembali, jika tidak ada yang dikerjakan,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di halaman Taman Surya, Surabaya, Senin (9/10).

Adapun 81 PMKS itu meliputi 56 penderita psikotik dan 25 gelandangan/pengemis (Gepeng). Mereka diizinkan pulang setelah dinyatakan sembuh oleh tim dokter spesialis jiwa.

Tri Rismaharini di sela-sela sambutannya berpesan kepada penyandang PMKS, agar tidak kembali ke Surabaya dan setelah tiba di daerah asalnya diharapkan mendapat pekerjaan yang layak.

PMKS yang dipulangkan hari ini, lanjut Risma bukan berasal dari Surabaya. Mereka yang dipulangkan asal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi, NTT (Flores Timur) dan DIY.

“Selama perjalanan mereka didampingi satu dokter, tujuh anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dua orang perwakilan dari dinas sosial,” ujarnya.

Menurut Risma proses pemulangan PMKS, terlebih dahulu sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar mau menampung dan merawat PMKS setibanya di kota masing-masing. Baginya, koordinasi ini penting dilakukan agar nasib para PMKS tidak terlantar melainkan sudah memiliki wadah yang jelas.

“Saya sudah meminta bantuan sekaligus menjelaskan kepada kepala daerah dan gubernur setempat bahwa sudah bertahun-tahun warganya ditampung di Liponsos Keputih Surabaya dan sudah dinyatakan sembuh oleh tim dokter,” kata Risma.

Selain itu, kata Risma pemulangan PMKS ini dilakukan karena ruangan yang ada di Liponsos Keputih sudah tidak cukup.

“Dalam sehari pasien PMKS selalu bertambah satu sampai tiga orang, kan lama-kelamaan tidak cukup ruangannya, kalaupun diperlebar gedungnya juga sulit untuk merawat dan mengawasinya,” katanya.

Wali kota mengatakan ketika hendak memulangkan PMKS, banyak daerah yang mengatakan kami tidak manusiawi. Padahal menurut wali kota setiap hari kami beri makan, bahkan jauh dari orang normal, lalu diberi obat, tim dokter rutin datang tiap hari dan memberi pakaian layak.

Alasan lain, pemda dan pihak keluarga tidak ingin menerima mereka karena menganggap penderita PMKS adalah beban.

“Mereka itu manusia, siapa yang mau jadi gila, bisa saja kami lempar keluar, tetapi kami tidak mau karena mereka juga sama seperti kita. Mereka bukan barang yang bisa dilempar-lempar begitu saja,” ujarnya.

Pemulangan PMKS bulan ini, Pemkot menyediakan 11 mobil dengan rute Jawa Timur dan dua bus rute Jawa Tengah dan Jawa Barat sedangkan yang berada di luar Jawa menggunakan moda transportasi kapal laut dan pesawat. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
menhub

Menhub: Cuaca Buruk Belum Mempengaruhi Sektor Penerbangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sektor penerbangan belum terpengaruh kondisi cuaca buruk seperti yang dialami sektor pelayaran, meskipun kewaspadaan tetap...
tewas

Karena Kecelakaan Mobil, Pilot Lion Air Dimakamkan di Madinah

SERANG, SERUJI.CO.ID - Pilot Lion Air Captain Bambang Sugiri yang meninggal karena kecelakaan mobil di Arab Saudi, Sabtu (21/7), akan dimakamkan di Madinah pada...
Tahanan kabur

Dua dari 31 Orang Napi Lapas Doyo Yang Kabur Telah Diamankan

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon mengatakan jumlah narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura,...

Untuk Asian Games, PSSI Miliki Dua Bus Baru

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki dua unit bus baru sebagai moda transportasi tim nasional sepak bola Indonesia menjelang bergulirnya...

Dirjen PAS: OTT di Sukamiskin Masalah Serius dan Tak Terduga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)...