Jalan Tunjungan Surabaya Akan Bebas R2

SURABAYA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji di Surabaya mengatakan Ruas Jalan Tunjungan Surabata direncanakan akan bebas kendaraan roda dua setelah angkutan massal cepat berupa trem diterapkan di Kota Pahlawan tersebut.

“Nanti sepanjang ruas Jalan Tunjungan hanya terbagi untuk mobil, jalur trem, dan pedestrian untuk pejalan kaki,” kata Agus.

Ia berujar, dengan kehadiran trem tersebut, nantinya konsep wisata Jalan Tunjungan bisa diwujudkan kembali oleh Pemkot Surabaya. Selama ini Jalan Tunjungan memang dikonsep untuk pejalan kaki sebagai salah satu destinasi wisata di Surabaya.

“Hadirnya transportasi massal nanti, istilah ‘mlaku-mlaku nang Tunjungan’ (jalan-jalan ke Tunjungan) akan terwujud,” ujarnya.

Agus menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya tengah memproses pembiayaan modal transportasi massal tersebut. Proses administrasi pembiayaannya dari APBN lewat mekanisme surat berharga syariah negara (SBSN).

“Berharap proses itu berjalan lancar dan selesai di akhir tahun 2017,” ujarnya lagi.

Agus menambahkan, selain itu Pemkot Surabaya juga sudah menyediakan rumah susun (rusun) bagi warga ber-KTP Surabaya yang menjadi korban pembebasan lahan di sekitar kawasan Joyoboyo. Menurut Agus, lahan milik PT KAI tersebut, akan digunakan untuk pembangunan depo trem.

“Pembebasan lahan di kawasan Joyoboyo itu wewenang PT KAI seperti kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan. Pemkot hanya membantu penertiban dan penyediaan rusun bagi warga korban pembebasan lahan yang ber-KTP Surabaya,” katanya lagi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad sebelumnuya mengatakan pihaknya akan melakukan pertemuan intensif dengan PT KAI selaku pemilik lahan di kawasan Bumiharjo.

“Koordinasi dengan PT KAI tetap kami lakukan khususnya pada saat proses relokasi warga,” ujarnya.

Irvan menjabarkan ada 2.296 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan Bumiharjo, namun yang terkena dampak 418 KK. Warga tersebut berada di RW 5 dan RW 6.

“Saat ini masih dalam pendataan, karena di antara warga yang terkena dampak masih perlu diklarifikasi karena ada yang mengaku telah memiliki sertifikat,” tambahnya. (HA)

Sumber:Antara

2 KOMENTAR

  1. Kok jadi seperti ahok ya? Kalo warga melawan dg hukum, jika hukum berpihak pada kebenaran, tanyain itu PT KAI punya sertifhkat nggak?! Kalo nggak ya sama saja dg warga! Jangan karena dulu lahan punya KA jaman belanda trus ngaku itu tanahnya, emangnya PT KAI ahli waris belanda? Penjajah dong, londo blangkonan!
    Nurhidajat Kusumawardana
    Ketua GERATIS (Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER