Jalan Tunjungan Surabaya Akan Bebas R2

SURABAYA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji di Surabaya mengatakan Ruas Jalan Tunjungan Surabata direncanakan akan bebas kendaraan roda dua setelah angkutan massal cepat berupa trem diterapkan di Kota Pahlawan tersebut.

“Nanti sepanjang ruas Jalan Tunjungan hanya terbagi untuk mobil, jalur trem, dan pedestrian untuk pejalan kaki,” kata Agus.

Ia berujar, dengan kehadiran trem tersebut, nantinya konsep wisata Jalan Tunjungan bisa diwujudkan kembali oleh Pemkot Surabaya. Selama ini Jalan Tunjungan memang dikonsep untuk pejalan kaki sebagai salah satu destinasi wisata di Surabaya.

“Hadirnya transportasi massal nanti, istilah ‘mlaku-mlaku nang Tunjungan’ (jalan-jalan ke Tunjungan) akan terwujud,” ujarnya.

Agus menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya tengah memproses pembiayaan modal transportasi massal tersebut. Proses administrasi pembiayaannya dari APBN lewat mekanisme surat berharga syariah negara (SBSN).

“Berharap proses itu berjalan lancar dan selesai di akhir tahun 2017,” ujarnya lagi.

Agus menambahkan, selain itu Pemkot Surabaya juga sudah menyediakan rumah susun (rusun) bagi warga ber-KTP Surabaya yang menjadi korban pembebasan lahan di sekitar kawasan Joyoboyo. Menurut Agus, lahan milik PT KAI tersebut, akan digunakan untuk pembangunan depo trem.

“Pembebasan lahan di kawasan Joyoboyo itu wewenang PT KAI seperti kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan. Pemkot hanya membantu penertiban dan penyediaan rusun bagi warga korban pembebasan lahan yang ber-KTP Surabaya,” katanya lagi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad sebelumnuya mengatakan pihaknya akan melakukan pertemuan intensif dengan PT KAI selaku pemilik lahan di kawasan Bumiharjo.

“Koordinasi dengan PT KAI tetap kami lakukan khususnya pada saat proses relokasi warga,” ujarnya.

Irvan menjabarkan ada 2.296 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan Bumiharjo, namun yang terkena dampak 418 KK. Warga tersebut berada di RW 5 dan RW 6.

“Saat ini masih dalam pendataan, karena di antara warga yang terkena dampak masih perlu diklarifikasi karena ada yang mengaku telah memiliki sertifikat,” tambahnya. (HA)

Sumber:Antara

2 KOMENTAR

  1. Kok jadi seperti ahok ya? Kalo warga melawan dg hukum, jika hukum berpihak pada kebenaran, tanyain itu PT KAI punya sertifhkat nggak?! Kalo nggak ya sama saja dg warga! Jangan karena dulu lahan punya KA jaman belanda trus ngaku itu tanahnya, emangnya PT KAI ahli waris belanda? Penjajah dong, londo blangkonan!
    Nurhidajat Kusumawardana
    Ketua GERATIS (Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER