FSPMI Tuntut Gubernur Jatim Revisi UMK dan UMSK

SURABAYA – Perwakilan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan no 110 Surabaya, pada hari ini, Kamis (02/03).

Dalam aksi ini, buruh mendesak gubernur merevisi keputusan tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK). Menurut mereka keputusan Gubernur kurang adil.

“Yang tadinya dapat UMK malah tidak diberikan UMK, sedangkan perusahaan yang menangguhkan UMK malah diberikan UMK. Kalau ngomong penangguhan aja tidak terealisasi hasilnya seperti apa kok malah diberikan UMK, kan begitu,” ungkap Basuki, salah satu pengurus cabang FSPMI Sidoarjo.

Selain itu FSPMI juga mendesak Gubernur Jawa Timur segera mengeluarkan keputusan untuk daerah yang sudah disepakati besaran UMK dan UMSK nya.

“(UMK dan UMKS – red) yang sudah disepakati untuk di daerah-daerah ring 1, seperti Mojokerto dan Gresik belum ada keputusan. Maka mendesak kepada Gubernur untuk segera memberikan keputusan,” jelas Basuki.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan FSPMI yang mewakili kepentingan buruh telah melakukan berbagai upaya, seperti audiensi dan melakukan unjuk rasa agar pemerintah segera memenuhi tuntutan mereka. “Karena hal tersebut belum tercapai secara legitasi dari anjuran mahkama konstitusi, kan sudah ada edarannya. Itu paling tidak Gubernur melihat hal tersebut,” katanya.

EDITOR: Harun S

6 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.