Empat Tahun Berturut Turut, Pamkab Probolinggo Raih Predikat WTP

PROBOLINGGO, SERUJI.CO.ID –  Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerima piagam penghargaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan atas hasil capaian standar tertinggi yakni opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah kabupaten setempat selama empat kali berturut-turut.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkesempatan menyerahkan langsung piagam penghargaan tersebut kepada Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari dalam kegiatan penganugerahan penghargaan pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jatim dan pemerintah kabupaten/kota di Jatim tahun anggaran 2016 yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (2/11).

“Saya bersyukur atas penghargaan opini WTP tahun 2016 dan penganugerahaan penghargaan kali ini sebuah target yang saya tetapkan sejak empat tahun lalu yakni kami mulai dari 2013,” kata Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari di Probolinggo.

Pada saat itu, lanjut dia, telah menyampaikan pada segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Probolinggo bahwa sebuah pertanggungjawaban pengelolaan uang negara itu wajib dilaksanakan secara profesional sesuai kaidah dan aturan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ia mengatakan meningkatnya parameter pemeriksaan yang terus berdinamika dengan “grade” yang terus meningkat diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi yang salah satu contohnya dengan rekrutmen tenaga akuntansi yang ditempatkan di seluruh SKPD dan Puskesmas.

“Tantangan ke depan apalagi dengan pelaporan keuangan berbasis akrual menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Probolinggo, tetapi saya yakin manakala seluruh proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sampai pertanggung jawaban dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan perundang-undangan, maka kami mampu mempertahankan opini WTP dan wajib terus meningkatkannya,” katanya.

Ia menjelaskan opini WTP yang belum pernah diperoleh Pemkab Probolinggo akhirnya mulai 2013 bisa didapatkan hingga tahun 2016, sehingga mendapatkan WTP selama empat tahun berturut-turut dan harapannya pertanggungjawaban tahun 2017 dan seterusnya dapat diraih kembali WTP.

Tahun 2017, piagam penghargaan itu diberikan kepada 23 Kabupaten dan 7 Kota penerima penghargaan yang sebelumnya telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan 8 kabupaten/kota tidak mendapatkan penghargaan karena memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kepala Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan RI Provinsi Jawa Timur Wiwin Istanti dalam sambutannya mengapresiasi kerja keras dan komitmen dari para kepala daerah dalam mengelola keuangannya secara akuntable hingga akhirnya mendapatkan capaian opini WTP yang mengantarkan dalam perolehan penghargaan dari Kementerian Keuangan.

“Hal itu bukan tujuan semata-mata untuk memperoleh opini terbaik saja, tetapi juga untuk menunjukkan kualitas laporan keuangan yang kita hasilkan dan seperti apa pengelolaan keuangan yang kita lakukan di pemerintah daerah,” katanya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER