Driver Online Melimpah, Kominfo Tidak Bisa Buat Aturan Bagi Aplikator

2
486
Kepala Bagian Hukum Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Antonius Malau. (foto:Devan/SERUJI)

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Komunikasi Dan Informatika mengaku tidak bisa menyikapi terkait melimpahnya driver online yang disebabkan aplikator masih terima mitra baru. Hal ini diungkapkkan Kepala Bagian Hukum Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Antonius Malau, dalam Diskusi Publik di Hotel Bumi Surabaya, Senin (19/3).

“Seperti yang kami sampaikan, kami tidak bisa memberi aturan apapun terkait kuota itu, (driver online, red) karena berkaitan dengan aplikasi Informatika dan Aplikasi Sistem Elektronika sudah ada aturan di Undang-Undang IT, sebagaimana kewajiban pendaftaran dan peraturan menteri tentang data pribadi,” terangnya di Surabaya, Senin (19/3).

Antonius mengatakan sebelumnya ada usulan dari kemenhub untuk memblokir aplikasi angkutan online tersebut, namun pihaknya enggan menerima usulan itu, karena berdampak pada nasib pekerjaan driver.

“Sempat ada usulan atau solusi dari Kementerian Perhubungan, kalau untuk diblokir saja aplikasi itu, namun kami menantang balik, apakah tidak dipikir jika diblokir yang jelas sistem pelayanan mati semua, terus kerjanya driver bagaimana,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jatim, Hitapriya Suprayitno, menambahkan transportasi online adalah bisnis angkutan umum non trayek, sehingga berkembangnya online, terlebih dilihat dari sudut pandang bisnis itu harus ekonomi kerakyatan.

Ketua MTI Jatim Hitapriya Suprayitno. (foto:Devan/SERUJI)

“Bisnis aplikasi angkutan online, juga harus berperan ekonomi kerakyatan, artinya, ketika mitra angkutan online boleh masuk, saat itu juga perusahaan perlu membuat batas kuota, bukan malah terus menerus rekruitmen driver, misalnya seharusnya menerima pendaftar sepuluh, malah terima seratus driver, itukan tidak baik, kasihan driver yang kena kuota (driver lama, red),” ujar Hitapriya.

Berkembangnya bisnis angkutan online, kata Hitapriya, yang harus dijaga yakni aturan tentang safety dan security kontrol.

“Terkait kuota yang pertama saya inginkan yakni safety dan security control ditegakkan, saya rasa hal itu perlu, namun saya juga sedang turut memikirkan solusi lainnya,” pungkasnya. (Devan/SU05)

loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Polres Pelabuhan Sita Ribuan Botol Miras

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Pelabuhan, Sulawesi Selatan, menyita 5.267 botol minuman keras beralkohol berbagai merek saat melakukan razia di beberapa lokasi diskotek, pub,...

Setnov Bantah Keterangan Perawat dan Satpam RS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) membantah sejumlah keterangan perawat dan anggota satpam RS Medika Permata Hijau yang mengatakan dirinya sadar...

Mourinho Bantah Telah Menjual Salah

LONDON, SERUJI.CO.ID - Mantan manajer Chelsea Jose Mourinho tidak terkejut dengan penampilan bagus penyerang Liverpool Mohamed Salah pada musim ini, dan mengatakan keputusan untuk...
Febri Diansyah

KPK Panggil Tiga Anggota DPRD Kota Mojokerto

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga anggota DPRD Kota Mojokerto dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan...
yasonna laoly, menkumham

Terkait Isu TKA, Ini Komentar Menkumham

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly menilai isu Tenaga Kerja Asing (TKA) terlalu dipolitisasi. "Jadi ini kan terlalu...