Driver Online Melimpah, Kominfo Tidak Bisa Buat Aturan Bagi Aplikator

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Komunikasi Dan Informatika mengaku tidak bisa menyikapi terkait melimpahnya driver online yang disebabkan aplikator masih terima mitra baru. Hal ini diungkapkkan Kepala Bagian Hukum Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Antonius Malau, dalam Diskusi Publik di Hotel Bumi Surabaya, Senin (19/3).

“Seperti yang kami sampaikan, kami tidak bisa memberi aturan apapun terkait kuota itu, (driver online, red) karena berkaitan dengan aplikasi Informatika dan Aplikasi Sistem Elektronika sudah ada aturan di Undang-Undang IT, sebagaimana kewajiban pendaftaran dan peraturan menteri tentang data pribadi,” terangnya di Surabaya, Senin (19/3).

Antonius mengatakan sebelumnya ada usulan dari kemenhub untuk memblokir aplikasi angkutan online tersebut, namun pihaknya enggan menerima usulan itu, karena berdampak pada nasib pekerjaan driver.

“Sempat ada usulan atau solusi dari Kementerian Perhubungan, kalau untuk diblokir saja aplikasi itu, namun kami menantang balik, apakah tidak dipikir jika diblokir yang jelas sistem pelayanan mati semua, terus kerjanya driver bagaimana,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jatim, Hitapriya Suprayitno, menambahkan transportasi online adalah bisnis angkutan umum non trayek, sehingga berkembangnya online, terlebih dilihat dari sudut pandang bisnis itu harus ekonomi kerakyatan.

Ketua MTI Jatim Hitapriya Suprayitno. (foto:Devan/SERUJI)

“Bisnis aplikasi angkutan online, juga harus berperan ekonomi kerakyatan, artinya, ketika mitra angkutan online boleh masuk, saat itu juga perusahaan perlu membuat batas kuota, bukan malah terus menerus rekruitmen driver, misalnya seharusnya menerima pendaftar sepuluh, malah terima seratus driver, itukan tidak baik, kasihan driver yang kena kuota (driver lama, red),” ujar Hitapriya.

Berkembangnya bisnis angkutan online, kata Hitapriya, yang harus dijaga yakni aturan tentang safety dan security kontrol.

“Terkait kuota yang pertama saya inginkan yakni safety dan security control ditegakkan, saya rasa hal itu perlu, namun saya juga sedang turut memikirkan solusi lainnya,” pungkasnya. (Devan/SU05)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.