DPRD Dapat Tunjangan Transpor Rp18 Juta perbulan, Pemprov Bakal Tarik Mobil Dinas

SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan menarik seluruh mobil dinas (mobdin) anggota DPRD Jatim pada bulan September ini. Kebijakan ini dilakukan karena para wakil rakyat itu lebih memilih mendapat tunjangan transportasi sekitar Rp18 juta per bulan per kepala dari pada menggunakan mobdin.

“Tapi penarikan ini belum bisa dilakukan, karena saat ini kami masih menunggu surat jawaban dari Mendagri (Tjahjo Kumolo),” kata Gubernur Jatim, Soekarwo, di Surabaya, Senin (4/9).

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan, Pemprov telah mengirimkan surat kepada Mendagri pada 28 Agustus. Namun sampai saat ini Pemprov belum menerima jawaban surat tersebut.

“Jadi posisi kami saat ini masih menunggu jawaban. Kalau nanti surat sudah turun, maka kami bisa bertindak dan langsung menarik mobdin dewan,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Pakde Karwo, jika Mendagri belum memberikan jawaban hingga 11 September, maka kendaraan akan ditarik. Itu artinya, Mendagri setuju terhadap surat tersebut.

“Kalau sampai 14 hari kerja sejak surat kita kirimkan belum juga ada jawaban, mobdin dewan akan kita tarik. Sebab, para anggota dewan sudah memperoleh uang transportasi setuiap bulannya,” kata Pakde karwo.

Selama ini, anggota DPRD Jatim mendapat mobdin dengan sistem pinjam pakai. Sesuai perda, tunjangan transportasi ini mengacu pada kendaraan dengan cc 2500. Sedangkan tunjangan reses dan tunjangan perumahan sudah ditetapkan besarannya, yakni untuk tunjangan reses sebesar Rp21 juta, tunjangan perumahan Rp25 juta, dan tunjangan transportasi sebesar Rp18 juta per bulan per kepala. (Amal/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER