Dinas Perhubungan Koneksikan Perusahaan Aplikasi Taksi Online

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) meminta perusahaan taksi online untuk segera menaati Permenhub nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Di dalam pasal itu dijelaskan perusahaan aplikasi harus terhubungkan dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi.

“Karena itu perusahaan aplikasi segera menghubungkan dengan dishub, seperti yang tertuang dalam permenhub. Saya kira perusahaan aplikasi juga menyambut baik permenhub 108, yang didalamnya ada pasal bahwa aplikasinya di online dihubungkan dengan Kementrian Perhubungan,” kata Kepala Dishub Jatim, Wahid Wahyudi, dikonfirmasi, Selasa (14/11).

Dengan begitu nantinya dishub bisa memantau dan mengontrol kendaraan yang dikeluarkan oleh perusahaan aplikasi memiliki izin dari dishub.

“Jadi jangan dimasukkan dalam aplikasi kendaraan yang belum mendapatkan izin,” jelasnya.

Kontrol ini nantilah yang akan menjadi bekal untuk memantau kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana Jatim memberikan 4.450 kendaraan yang diperbolehkan.

Wahid juga berharap, perusahaan aplikasi ini seluruhnya memiliki cabang di provinsi. Kantor tersebutlah nanti yang terhubung dengan Dishub Provinsi. Sedangkan perusahaan aplikasi yang sifatnya di pusat, terhubung dengan Direktorat Perhubungan darat. Sebab, dalam Permenhub disebutkan, kendaraan yang operasi di dalam provinsi izin diberikan oleh provinsi. Tapi yang lintas provinsi izin diberikan Direktorat Perhubungan Darat.

“Artinya apa.. perusahaan aplikasi di pusat harus online dengan Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Izin yang diberikan aplikasi itu adalah kendaraan yang dapat izin dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat,” bebernya.

Hanya saja, masih menurutnya, hingga sekarang belum ada perusahaan aplikasi yang menyambungkan dengan Dishub Jatim. Kendati demikian, pihaknya optimis koneksi ini nantinya akan segera dilakukan. Mengingat tidak hanya pihaknya saja yang mewajibkan hal itu. Namun juga direktorat jenderal perhubungan darat dan tertuang dalam permenhub 108 tahun 2017.

Sementara itu, terkait stiker yang bakal memberikan penanda setiap trayeknya. Diungkapkan oleh Wahid bahwa stiker tersebut terhubung dengan barcode. Dan bisa dicek di Dinas Perhubungan. Ini nanti sekaligus mengantisipasi jika nantinya terjadi pemalsuan pada stiker yang rencananya berbentuk bulat tersebut.

Sebelumnya, pemasangan stiker itu sendiri termuat di pasal 27 ayat (1) dalam Permenhub nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Sesuai pasal itu, stiker berbentuk bulat berdiameter 15 sentimeter akan dipasang di kaca depan kanan atas dan kaca belakang. Adapun informasi yang harus termuat di striker itu wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan disertai latar belakang logo Perhubungan.

“Stiker ini dipasang di bagian depan dan belakang,” kata Wahid. (Amal/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER