Yogyakarta Wacanakan Pembatasan Kendaraan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Tingkat kepadatan lalu lintas yang mendekati ambang batas serta rata-rata kecepatan kendaraan yang rendah, memunculkan wacana pembatasan kendaraan berdimensi besar masuk Kota Yogyakarta sebagai salah satu alternatif mengatasi kemacetan.

“Kami sudah melakukan kajian terkait hal ini. Salah satu usulan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas adalah dengan membatasi kendaraan berdimensi besar yang masuk ke Kota Yogyakarta,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto di Yogyakarta, Rabu (7/2).

Namun demikian, lanjut dia, pembatasan kendaraan berdimensi besar masuk ke Kota Yogyakarta tersebut membutuhkan fasilitas tambahan, di antaranya “pool” kendaraan untuk angkutan penumpang dan barang yang ada di perbatasan, serta kendaraan dengan dimensi yang lebih kecil untuk membawa barang atau penumpang masuk ke Kota Yogyakarta.

“Nantinya, kendaraan angkutan barang bisa bongkar muat di ‘pool’ tersebut atau bus pariwisata berukuran besar bisa menurunkan wisatawan tanpa harus masuk ke Kota Yogyakarta. Wisatawan kemudian diantar menggunakan kendaraan yang lebih kecil,” katanya.


Berdasarkan kajian yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, kecepatan rata-rata kendaraan saat puncak kepadatan lalu lintas pada pagi dan sore hari tercatat 23 kilometer per jam. Bahkan, terdapat ruas jalan dengan kecepatan rata-rata 13 kilometer per jam yaitu dari simpang UIN Sunan Kalijaga hingga simpang empat APMD.

BACA JUGA:  Empat SMP di Yogyakarta Sisakan Kuota PPDB Jalur Bibit Unggul

“Ada banyak hambatan di ruas jalan itu. Mulai dari banyaknya simpang jalan hingga perlintasan sebidang kereta api,” katanya.

Sedangkan angka “volume capacity ratio” yang menunjukkan perbandingan antara kapasitas jalan dengan volume kendaraan yang melintas hampir mendekati ambang batas yaitu 0,8 dari nilai maksimal 1.

Rata-rata, perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas jalan sudah mencapai 0,8, bahkan ada beberapa ruas jalan yang nilainya mencapai 0,9 seperti di Jalan Sutomo dan AM Sangaji.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudho menyoroti tentang masih banyaknya parkir “on street” di sejumlah ruas jalan yang menyebabkan terhambatnya arus lalu lintas.

“Idealnya, seluruh ruas jalan bebas parkir. Setiap usaha atau kawasan usaha dan wisata bisa menyediakan parkir ‘off street’ secara mandiri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas,” katanya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi