Yogyakarta Lanjutkan Program Pendaftaran Tanah Sultan Ground


YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta kembali melanjutkan program pendaftaran tanah berstatus Sultan Ground di daerah ini yang sudah dilakukan rutin sejak 2015.

“Sama seperti tahun lalu, kami akan memanfaatkan dana keistimewaan untuk proses pendaftaran tanah milik Keraton Yogyakarta,” kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Yogyakarta, Ahad (11/3).

Menurut dia, jumlah bidang tanah berstatus Sultan Ground maupun Pakualaman Ground yang akan didaftar lebih banyak dibanding tahun berikutnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan proses pendaftaran tanah berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground pada tahun ini bisa mencapai sekitar 100 bidang.

Tanah berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground tersebut biasanya bukan berupa lahan kosong namun digunakan untuk berbagai kepentingan seperti kantor untuk lembaga atau instansi, sekolah, hingga ruang terbuka hijau publik.

Pada 2015 sudah terdaftar sebanyak 72 bidang tanah berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground, sedangkan pada 2016 terdaftar sebanyak 50 bidang tanah, dan pada 2017 dilakukan pendaftaran 50 bidang tanah.

Hari menyebutkan warga atau institusi yang menempati tanah Sultan Ground atau Pakualaman Ground tidak perlu khawatir karena justru akan lebih mudah mengurus kekancingan dari keraton apabila tanah yang mereka tempati terdata dan memperoleh sertifikat.

“Tentunya sertifikat tanah tersebut atas nama keraton. Tetapi, warga atau institusi bisa mengurus surat kekancingan untuk menempati tanah tersebut,” kata Hari.

Setelah BPN menerbitkan settifikat hak milik atas tanah keraton tersebut, lanjut Heri, Pemerintah Kota Yogyakarta akan langsung mengajukan permohonan kekancingan untuk pemanfaatan tanah tersebut khususnya yang digunakan untuk kepentingan publik seperti sekolah atau kantor pemerintahan.

“Apabila digunakan untuk pribadi, maka warga yang bersangkutan dapat mengurusnya secara langsung,” katanya.

Ia berharap proses penerbitan sertifikat tidak membutuhkan waktu lama. Namun, proses tersebut merupakan kewenangan BPN. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close