Yogyakarta Lanjutkan Program Pendaftaran Tanah Sultan Ground

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta kembali melanjutkan program pendaftaran tanah berstatus Sultan Ground di daerah ini yang sudah dilakukan rutin sejak 2015.

“Sama seperti tahun lalu, kami akan memanfaatkan dana keistimewaan untuk proses pendaftaran tanah milik Keraton Yogyakarta,” kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Yogyakarta, Ahad (11/3).

Menurut dia, jumlah bidang tanah berstatus Sultan Ground maupun Pakualaman Ground yang akan didaftar lebih banyak dibanding tahun berikutnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan proses pendaftaran tanah berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground pada tahun ini bisa mencapai sekitar 100 bidang.


Tanah berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground tersebut biasanya bukan berupa lahan kosong namun digunakan untuk berbagai kepentingan seperti kantor untuk lembaga atau instansi, sekolah, hingga ruang terbuka hijau publik.

Pada 2015 sudah terdaftar sebanyak 72 bidang tanah berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground, sedangkan pada 2016 terdaftar sebanyak 50 bidang tanah, dan pada 2017 dilakukan pendaftaran 50 bidang tanah.

BACA JUGA:  KAI Purwokerto Beri Diskon 10 Persen Untuk Pembelian Tiket Selama Hari Koperasi Nasional

Hari menyebutkan warga atau institusi yang menempati tanah Sultan Ground atau Pakualaman Ground tidak perlu khawatir karena justru akan lebih mudah mengurus kekancingan dari keraton apabila tanah yang mereka tempati terdata dan memperoleh sertifikat.

“Tentunya sertifikat tanah tersebut atas nama keraton. Tetapi, warga atau institusi bisa mengurus surat kekancingan untuk menempati tanah tersebut,” kata Hari.

Setelah BPN menerbitkan settifikat hak milik atas tanah keraton tersebut, lanjut Heri, Pemerintah Kota Yogyakarta akan langsung mengajukan permohonan kekancingan untuk pemanfaatan tanah tersebut khususnya yang digunakan untuk kepentingan publik seperti sekolah atau kantor pemerintahan.

“Apabila digunakan untuk pribadi, maka warga yang bersangkutan dapat mengurusnya secara langsung,” katanya.

Ia berharap proses penerbitan sertifikat tidak membutuhkan waktu lama. Namun, proses tersebut merupakan kewenangan BPN. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi