Yogyakarta Lanjutkan Program Pendaftaran Tanah Sultan Ground

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta kembali melanjutkan program pendaftaran tanah berstatus Sultan Ground di daerah ini yang sudah dilakukan rutin sejak 2015.

“Sama seperti tahun lalu, kami akan memanfaatkan dana keistimewaan untuk proses pendaftaran tanah milik Keraton Yogyakarta,” kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Yogyakarta, Ahad (11/3).

Menurut dia, jumlah bidang tanah berstatus Sultan Ground maupun Pakualaman Ground yang akan didaftar lebih banyak dibanding tahun berikutnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan proses pendaftaran tanah berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground pada tahun ini bisa mencapai sekitar 100 bidang.

Tanah berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground tersebut biasanya bukan berupa lahan kosong namun digunakan untuk berbagai kepentingan seperti kantor untuk lembaga atau instansi, sekolah, hingga ruang terbuka hijau publik.

Pada 2015 sudah terdaftar sebanyak 72 bidang tanah berstatus Sultan Ground dan Pakualaman Ground, sedangkan pada 2016 terdaftar sebanyak 50 bidang tanah, dan pada 2017 dilakukan pendaftaran 50 bidang tanah.

Hari menyebutkan warga atau institusi yang menempati tanah Sultan Ground atau Pakualaman Ground tidak perlu khawatir karena justru akan lebih mudah mengurus kekancingan dari keraton apabila tanah yang mereka tempati terdata dan memperoleh sertifikat.

“Tentunya sertifikat tanah tersebut atas nama keraton. Tetapi, warga atau institusi bisa mengurus surat kekancingan untuk menempati tanah tersebut,” kata Hari.

Setelah BPN menerbitkan settifikat hak milik atas tanah keraton tersebut, lanjut Heri, Pemerintah Kota Yogyakarta akan langsung mengajukan permohonan kekancingan untuk pemanfaatan tanah tersebut khususnya yang digunakan untuk kepentingan publik seperti sekolah atau kantor pemerintahan.

“Apabila digunakan untuk pribadi, maka warga yang bersangkutan dapat mengurusnya secara langsung,” katanya.

Ia berharap proses penerbitan sertifikat tidak membutuhkan waktu lama. Namun, proses tersebut merupakan kewenangan BPN. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.