Warga Terdampak Banjir Mulai Terkena Penyakit Kulit

BANTUL, SERUJI.CO.ID – Sebagian warga terdampak banjir akibat badai Siklon Tropis Cempaka di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai terkena penyakit kulit atau gatal-gatal pada kaki.

“Keluhannya sebagian besar gatal-gatal karena penyakit kulit yang disebabkan kondisi seperti ini,” kata Petugas medis dari Palang Merah Indonesia (PMI) Bantul yang membuka pos pemeriksaan kesehatan di posko relawan Kedung Miri Desa Sriharjo Ika Siti Nuriyah di Bantul, Sabtu (2/12).

Menurut dia, layanan pemeriksaan kesehatan dari PMI Bantul di wilayah Desa Sriharjo Bantul yang terdampak banjir usai diguyur hujan deras karena badai Cempaka pada Selasa (28/11) mulai dibuka pada Jumat (1/12).

Ia mengatakan, dalam sehari setidaknya ada 80 warga setempat yang mengeluhkan gatal-gatal terutama di kaki kemudian kepala pusing, yang oleh petugas medis langsung diberikan obat agar tidak semakin parah.


“Penyakit kulit itu disebabkan karena jamur, itu karena kondisi di daerah sini yang masih banyak genangan air dicampur lumpur. Yang mengeluhkan mulai dari anak, dewasa sampai lansia (lanjut usia),” katanya.

BACA JUGA:  Pakar: Banjir Bengawan Solo Perlu Penanganan Serius

Menurut dia, posko pemeriksaan kesehatan dari PMI rencananya dibuka dalam beberapa hari, akan tetapi belum dipastikan sampai kapan, karena juga berdasarkan asessmen relawan di lapangan. Namun untuk stok obat cukup.

“Untuk persediaan obat banyak, namun yang paling dibutuhkan paracetamol, obat kulit dan vitamin. Untuk saat ini stok obat masih tercukupi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bantul Dwi Daryanto mengatakan, total kejadian akibat badai Siklon Tropis Cempaka pada Selasa (28/11) ada di sebanyak 245 titik yang berupa banjir luapan sungai, tanah longsor dan pohon tumbang.

Ia menyebut, kejadian tersebut mengakibatkan pemukiman rumah penduduk dan bangunan terendam banjir hingga mengakibatkan sekitar 7.000 jiwa mengungsi, wilayah terdampak paling parah di antaranya di Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi