Wapres Akui Kasus Stunting di Indonesia Tergolong Tinggi

SOLO, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa Indonesia merupakan negara dengan kasus stunting (kekerdilan anak) yang tergolong tinggi. JK mengatakan jika dibiarkan stunting sangat berbahaya bagi generasi muda.

“Indonesia tergolong kritis stunting. Kasus stunting di negara ini tergolong tinggi,” ungkap Jusuf Kalla ketika mengunjungi Posyandu Permata Bunda, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (12/3).

Stunting sendiri bisa dilihat dari pertumbuhan (tinggi badan dan proses perkembangan) anak yang tidak sesuai usia. Misalnya, idealnya anak perempuan berusia 9 bulan memiliki tinggi 68,9 sentimeter, anak usia 15 bulan kurang lebih setinggi 72 sentimeter. Namun anak yang mengalami stunting tumbuh di bawah standar.

Jusuf Kalla menyebut stunting dipicu berbagai hal. Seperti asupan gizi dan lingkungan yang tidak mendukung.

“Yang harus dilakukan adalah perbaikan gizi, lingkungan, sanitasi, air bersih agar kehidupan anak sehat,” beber JK.

Wapres meminta masyarakat aktif menjaga anak-anak mereka agar tidak mengalami stunting. Posyandu pun memegang peranan penting guna mengatasi persoalan stunting di Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Kota Surakarta mengajak masyarakat meminimalisasi kasus stunting atau kekerdilan dengan melakukan sejumlah upaya, salah satunya memperhatikan dan memastikan asupan gizi calon bayi.

“Masalah kekerdilan ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya masalah sanitasi, pemukiman, dan ekonomi. Permasalahannya 30 persen dari kesehatan, sedangkan 70 persen dari lingkungan dan kondisi sosial,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Siti Wahyuningsih di Posyandu Permata Bunda di Solo, Senin (12/3).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.