Tim Gabungan Temukan Puluhan Daging Sapi Gelonggongan

MAGELANG, SERUJI.CO.ID – Tim gabungan Pemerintah Kota Magelang menemukan sekitar 30 kilogram daging sapi gelonggongan dari sejumlah pedagang di Pasar Rejowinangun dalam razia menjelang Lebaran 2018, Selasa (12/6).

Tim yang terdiri atas personel Dinas Pertanian dan Pangan, Kepolisian Resor Magelang Kota, dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Magelang itu juga menemukan 1,5 kilogram daging tidak layak konsumsi di salah satu pedagang lainnya, saat razia di pasar tradisional terbesar di daerah tersebut.

Dari dua pedagang berinisial SH, tim menemukan 25 kilogram dan dari UM lima kilogram daging gelonggongan, sedangkan dari FI ditemukan 1,5 kilogram daging yang telah berubah warna dari merah menjadi kebiruan yang diduga hasil penyembelihan tiga hari sebelumnya.

Saat mengetahui razia oleh tim gabungan tersebut, seorang pedagang lainnya bergegas memasukkan daging ke dalam karung, lalu membawa pergi dari tempatnya berjualan dengan menggunakan sepeda motor.

Petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan Pemkot Magelang memeriksa daging yang dijual di pasar tersebut untuk mengetahui kadar air atau tingkat keasaman daging, sebagai salah satu penentu kelayakan konsumsi atas barang kebutuhan pokok masyarakat tersebut.

Seorang pedagang berinisial SH mengaku mendapatkan pasokan daging dari penyalur di Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan. Penyalur tersebut diduga sebagai pedagang distributor baru daging sapi dari Kabupaten Boyolali.

Tim menyita daging tidak layak konsumsi tersebut untuk kemudian memusnahkan dengan cara dibakar di Rumah Pemotongan Hewan di Canguk Kota Magelang, sedangkan pedagang yang ketahuan menjual daging gelonggongan mendapatkan pembinaan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pemkot Magelang Ery Widyo Saptoko mengatakan daging sapi yang layak konsumsi tidak boleh kurang dari pH (kadar keasaman) 5,3, sedangkan daging gelonggongan yang ditemukan tim tersebut di atas pH 6,0.

Ia menjelaskan pentingnya razia daging yang dijual di pasar tersebut guna memberikan jaminan masyarakat mendapatkan barang kebutuhan yang layak konsumsi, terutama menjelang Lebaran 2018.

“Diharapkan ada efek jera para pedagang yang menjual daging gelonggongan, supaya tidak menjualnya lagi. Daging gelonggongan tersebut biasanya untuk campuran daging sapi murni,” ujar dia.

Ia juga mengatakan tentang larangan penjualan daging gelonggongan, yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2011.

“Yang melanggar aturan itu, bisa terancam hukuman paling lama enam bulan kurungan atau denda maksimal Rp50 juta,” katanya. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan