Terdampak Kekeringan, Empat Kabupaten di Jateng Ajukan Permintaan Air Bersih

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan permintaan bantuan air bersih ke pemerintah provinsi guna memenuhi kebutuhan air warga yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

“Kabupaten Boyolali, Temanggung, Klaten, dan Pati meminta bantuan air bersih karena sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya,” kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto, di Semarang, Jumat (12/7).

Menurutnya, keempat kabupaten itu termasuk dalam kelompok 14 kabupaten/kota yang menghadapi kekeringan dan kekurangan air bersih.

Ia mengatakan, kabupaten/kota yang dana tanggap daruratnya sudah habis dan tidak punya dana untuk mengatasi dampak kekeringan bisa mengajukan permohonan bantuan air bersih ke pemerintah provinsi melalui BPBD Jawa Tengah.

BACA JUGA:  Pemkot Pekalongan Terapkan Status Tanggap Darurat Rob

“Tahun ini kami telah menganggarkan Rp320 juta untuk pengadaan 1.000 tangki air bersih,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi, BPBD dan dinas terkait di Jawa Tengah sudah memetakan daerah-daerah yang berpotensi menghadapi kekeringan selama musim kemarau tahun ini.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan pemerintah provinsi, 1.319 desa di 287 kecamatan di 31 kabupaten/kota di Jawa Tengah rawan mengalami kekeringan. Sebanyak 545.851 keluarga yang terdiri atas 2.056.287 orang di wilayah tersebut sudah menghadapi dampak kekeringan.

Musim kemarau di Jawa Tengah diprakirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga November 2019.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi