Sudah Terapkan Tunjangan Pegawai, Pemkot Tetap Kurang Optimal

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – DPRD Kota Yogyakarta meminta pemerintah daerah setempat tidak lagi beralasan kekurangan pegawai, sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, terlebih pemerintah sudah menerapkan tunjangan berbasis kinerja.

“Penerapan tunjangan berbasis kinerja tersebut akan membuat seluruh pegawai bekerja secara maksimal, sehingga seharusnya tidak lagi ada alasan kekurangan pegawai,” kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko, di Yogyakarta, Jumat (16/2).

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan berbasis kinerja yang dihitung berdasarkan capaian kinerja yang sudah dilakukan oleh setiap pegawai.

Pemberian tunjangan berbasis kinerja tersebut ditujukan agar pegawai bekerja maksimal dan adanya aspek pemerataan tunjangan, sehingga dimungkinkan pegawai dengan jabatan tinggi tidak akan menerima tunjangan seperti saat penerapan sistem honor.

Mekanisme yang akan digunakan untuk menentukan jumlah tunjangan yang diperoleh sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ukuran yang akan digunakan di antaranya tingkat kehadiran pegawai, capaian kinerja baik fisik dan anggaran, penilaian dari rekan kerja, hingga “grade” tiap organisasi perangkat daerah.

“Jika memang ada kekurangan pegawai, maka kepala bidang bisa turun untuk membantu anak buahnya menyelesaikan pekerjaan. Semua adalah kinerja tim,” kata Sujanarko.

Jumlah ideal pegawai di lingkungan Pemkot Yogyakarta sesuai analisa jabatan dan beban kerja adalah 10.724 pegawai, namun saat ini hanya ada 5.577 pegawai.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengingatkan agar seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah tersebut tetap bekerja maksimal jika berkeinginan memperoleh tunjangan kinerja dalam jumlah yang cukup.

“Karena semuanya diukur dengan hasil kinerja. Pegawai dengan kinerja maksmimal tentu akan memperoleh tunjangan yang juga setara,” katanya lagi.

Karena itu, Heroe meminta seluruh organisasi perangkat daerah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dengan melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Berdasarkan hasil penilaian sepanjang 2017, lanjut dia, masih ada perbedaan yang cukup mencolok pada hasil kinerja organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh pejabat eselon dua atau setara dengan dinas.

“Capaian kinerja dinas terbaik adalah 98,8 persen dan capaian terendah adalah 78,79 persen. Sedangkan untuk OPD yang dipimpin pejabat eselon tiga atau di kecamatan sudah memiliki kinerja merata yaitu 98,58 untuk capaian terbaik dan 91,8 untuk capaian terendah,” katanya pula.

Heroe mengatakan pula bahwa capaian kinerja tersebut juga berhubungan dengan kualitas layanan terhadap masyarakat.

“Seluruh OPD harus terus berinovasi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat,” katanya lagi. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Serangan Jantung, Tidak Hanya Disebabkan Oleh Kolesterol

Kolesterol yang tinggi memang penting sebagai faktor risiko, penyebab serangan jantung, tapi perlu diketahui bahwa kolesterol tidak berdiri sendiri, ada faktor risiko lain.

Divestasi Freeport

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER