Sri Sultan Serahkan Proses Hukum Pengancam Dirinya

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan sepenuhnya proses hukum dua terduga pembuat tulisan bernada ancaman terhadap diri Raja Keraton Ngayogyakarta itu kepada kepolisian.

“Biarkan proses hukum, kita tunggu saja proses hukum,” kata Sultan seusai menghadiri pembukaan pameran Seni Kriya “Undagi#2” di Taman Budaya Yogyakarta, Rabu (9/5) malam.

Sultan mengaku tidak ingin berkomentar banyak mengenai kasus yang melecehkan namanya tersebut. Ia justru berharap persoalan itu bisa segera selesai.

“Saya tidak mau punya komentar nanti masalahnya enggak selesai nanti. Nanti (kalau banyak komentar, red.) masyarakat konsolidasi ‘khan’ saya malah jadi susah nanti,” kata dia.

Tulisan ancaman terhadap Sultan, yakni “Bunuh Sultan” dibuat saat aksi massa memperingati Hari Buruh Internasional, 1 Mei lalu, di Yogyakarta. Aksi yang berlangsung di pertigaan UIN Yogyakarta itu, juga diwarnai dengan pembakaran pos polisi dengan bom molotov.

Adapun dua orang yang diduga tersangka pelaku pengancaman tersebut, yakni HA dan DN, telah ditangkap oleh jajaran Kepolisian Resor Bogor Kota, Polda Jawa Barat di tempat aliansi buruh daerah di Jalan Pengadilan, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa (8/5) dini hari.

Selain itu, Aliansi Masyarakat Anti Anarkisme (AMAN) pada Rabu (9/5) juga melaporkan sebuah akun media sosial yang dianggap melakukan penistaan terhadap Raja Keraton Yogyakarta itu.

Unggahan akun twitter Sultan Fahrie yang dilaporkan AMAN bertuliskan “Dasar yg buat ribut jogja tersebut pemimpinnya sendiri, emangnya jogja itu punya keluarga nenek moyang sultan apa, Sultan jogja itukan brengsek”.

Terkait dengan pelaporan itu, Sultan juga enggan berkomentar banyak.

“Ya silakan saja, pokoknya jangan saya (diminta komentar, red.). Nanti masyarakat konsolidasi saya jadi susah,” kata dia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER