Soal Sujud Syukur Prabowo, Begini Pendapat Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengartikan sujud syukur yang dilakukan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4) malam, bukan untuk merayakan kemenangan dalam Pilpres 2019.

“Saya mengartikan sujud syukur itu pelaksanaannya secara umum kan sudah berjalan dengan lancar sehingga seorang calon presiden wajar kalau dari kelancaran itu kemudian sebagai insan beragama dilakukan dengan sujud syukur,” kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, dikutip dari Antara, Kamis (18/4).

Meski demikian, menurut Busyro, sujud syukur menjadi tanpa dasar apabila ditujukan untuk merayakan kemenangan, sementara hasil resmi pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum diumumkan.

“Kalau itu misalnya kesyukuran karena kelancaran wajar sekali. Syukuran kemenangan ukurannya apa, tunggu KPU,” kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.


Meski demikian, Busyro mengatakan yang mengetahui secara persis maksud dari sujud syukur itu adalah Prabowo sendiri.

“Yang tahu persis apa yang dimaksudkan dalam sujud itu yang bersangkutan saya tidak mendengar berita-berita selebihnya, ‘wong’ namanya saja sujud syukur itu apa yang diucapkan beliau dalam rangkaian doa dengan sujud syukur itu,” tukasnya.

Sebelumnya, Prabowo beserta sejumlah pendukungnya mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung real count data internal saat jumpa pers di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (17/4) malam. Usai deklarasi kemenangan itu, Prabowo pun melakukan sujud syukur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi