Ribuan Warga Temanggung Belum Rekam KTP-el

TEMANGGUNG, SERUJI.CO.ID – Sekitar 4.000 warga Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menjelang Pilkada 2018 belum melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Agus Wahyudi.

“Mereka yang belum melakukan perekaman data KTP-el sudah ada dalam ‘data base’ kami sehingga mereka bisa masuk daftar pemilih tetap (DPT),” katanya di Temanggung, Selasa (24/4).

Ia menuturkan mereka memang penduduk Temanggung, namun belum melakukan perekaman, diperkirakan mereka bekerja atau sekolah di luar kota.

Untuk mempercepat penyelesaian perekaman KTP-el, pihaknya terus membuka pelayanan perekaman data di kecamatan.

“Kami mengimbau kepada yang bersangkutan untuk melakukan perekaman KTP-el agar nantinya bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 27 Juni 2018. Silakan datang ke kecamatan atau Disdukcapil, petugas kami siap untuk memberikan pelayanan,” katanya.

Untuk memberi kesempatan kepada warga bisa menggunakan hak pilih, Disdukcapil tetap memberikan pelayanan pada 27 Juni 2018.

Komisioner KPU Kabupaten Temanggung Agus Istanto mengatakan DPT Kabupaten Temanggung sebanyak 593.989 pemilih.

Ia mengatakan dengan adanya DPT itu bukan berarti sudah tertutup untuk pemilih yang belum terdaftar.

“Seandainya warga yang memenuhi hak syarat untuk memilih tetapi belum tercantum dalam DPT, nanti masih bisa menggunakan haknya pada hari ‘H’ dengan menggunakan KTP-el atau surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil,” katanya.

Ia mengatakan penggunaannya nanti melapor langsung kepada PPS, tetapi pelayanannya satu jam terakhir dan harus sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP-el.

Ia menuturkan mereka yang belum rekam data KTP-el bisa masuk DPT karena mereka sudah masuk basis data Disdukcapil dengan asumsi Disdukcapil menjamin dia akan merekam sampai 27 Juni 2018.

“Bahkan Disdukcapil pada 27 Juni 2018 sanggup membuka pelayanan meskipun secara nasional menjadi hari yang diliburkan. Disdukcapil tidak libur siap melayani masyarakat yang mau rekam data KTP-E,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan