Ribuan Warga Pati Tuntut Normalisasi Sungai Juwana

PATI, SERUJI.CO.ID – Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut agar DPRD Pati dan Pemerintah Kabupaten Pati menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat agar melakukan normalisasi Sungai Juwana, Kamis (5/4).

Aksi unjuk rasa digelar di depan gedung DPRD Pati di Jalan Wahidin dengan mengusung sejumlah poster dan spanduk yang dilengkapi foto bencana banjir yang melanda wilayah Pati Selatan, meliputi Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo dan Gabus, serta tulisan tuntutan normalisasi Sungai Juwana.

Pengunjuk rasa dari wilayah Pati Selatan juga sempat melakukan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di depan pintu masuk gedung DPRD Pati.

“Keinginan rakyat Pati Selatan cukup sederhana, menginginkan adanya normalisasi Sungai Juwana agar dampak banjir tidak terjadi di wilayah Pati Kidul,” kata salah satu orator aksi Ahmadi di Pati, Kamis (5/4).


Untuk itu, dia meminta, anggota DPRD Pati maupun Bupati Pati Haryanto menyampaikan aspirasi rakyat Pati Selatan kepada Presiden Jokowi.

BACA JUGA:  Puncak Merapi Tertutup Kabut

“Setidaknya, jika aspirasi masyarakat segera disampaikan setidaknya tahun 2019 bisa direalisasikan normalisasi sungai,” ujarnya.

Menurut dia mereka juga turut bertanggung jawab atas kondisi yang dialami warga yang tersebar di 38 desa dari lima kecamatan.

Bahkan, lanjut dia, petani sangat gelisah karena setiap mau panen tanaman padi selalu dilanda banjir sehingga mengalami kerugian.

Dampak banjir yang tidak segera surut, akhirnya juga mengakibatkan petani tidak bisa tanam.

Akibat dampak tersebut, kata dia, potensi kerugian yang dialami warga, khususnya petani setiap tahun mencapai Rp800 miliar.

Pada kesempatan tersebut, warga juga menuntut penertiban kapal di sepanjang Sungai Juwana agar perairan lancar dan tidak terhambat kapal yang bersandar.

“Tanpa dukungan petani, tentunya program swasembada pangan di Tanah Air tidak akan berhasil,” ujarnya.

Apabila tidak direalisasikan, kata dia, warga dari Pati Selatan mengancam memboikot Pemilihan Umum 2019. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi