Ratusan Rumah di Pekalongan Kembali Terendam Banjir


PEKALONGAN, SERUJI.CO.ID –┬áRatusan rumah warga di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Ahad (3/12) kembali terendam banjir karena tanggul penahan gelombang pantai jebol sehingga terjadi rob.

Ketinggian air yang merendam rumah penduduk mencapai sekitar 50 sentimeter sehingga kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas warga terganggu.

Beberapa wilayah yang terendam banjir rob tersebut, antara lain Kelurahan Kandang Panjang, Panjang Wetan, Bandengan, Krapyak, Panjang Baru, Dukuh, Degayu, Pasir Kramat, dan Pedukuhan Kraton.

Kendati permukiman terendam banjir, para penduduk masih tetap bertahan di rumahnya masing-masing karena alasan untuk menjaga harta bendanya.

Hingga Ahad (3/12) sore ini, kondisi permukiman penduduk di dua wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat tersebut masuh tergenang air rob.

Warga, Slamet Riyadi mengatakan banjir yang melanda di sejumlah kelurahan itu sudah terjadi dua kali, yaitu pada Jumat (1/12) dan menyusul lagi pada Ahad (3/12) pagi.

“Banjir yang terjadi pada Jumat (1/12) masih belum surut sepenuhnya menggenangi permukiman warga. Kini banjir makin bertambah setelah rob menggenangi permukiman penduduk mencapai sekitar 50 sentimeter,” katanya.

Ia mengatakan hingga kini warga belum pernah mendapatkan bantuan apa pun dari Pemerintah Kota Pekalongan.

Selama ini, kata dia, warga di wilayah rawan banjir secara swadaya meninggikan tanah jalan agar rob tidak masuk ke permukiman penduduk.

“Kami berharap pemkot memberikan bantuan pada korban banjir karena saat ini aktivitas warga terganggu,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih mengatakan bahwa saat ini pemkot telah membangun posko dapur umum di sejumlah titik untuk membantu warga yang dilanda banjir.

“Sejumlah titik posko dapur umum itu, kami tempatkan antara lain di depan halaman GOR Jetayu, kantor PMI, Pasirsari, Kramatsari, Krapyak, dan posko kesehatan kantor Kecamatan Pekalongan Utara,” katanya.

Menurut dia, pada penetapan status darurat bencana itu, pemkot mengalokasikan dana bencana Rp 1,5 miliar.

“Dengan menetapkan sebagai kejadian darurat bencana, maka kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasinya. Adapun, langkah sementara ini, kami membantu dengan memberikan nasi bungkus, selimut, air mineral, dan mi instan pada korban banjir,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close