TEGAL, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi, Senin (15/1), meninjau penerapan dana desa di Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
“Pada 2015, desa kami menerima dana desa Rp288 juta, pada 2017 mendapat Rp 647 juta, 2017 mendapat Rp 825 juta dan pada tahun ini naik lagi Rp 999 juta. Mudah-mudahan pada 2019 sesuai janji bisa sampai Rp 1,4 miliar,” kata salah satu pejabat desa setempat.
Presiden yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan rombongan lainnya sempat menunaikan shalat Magrib di mushala desa tersebut.
Rombongan juga sempat mendengarkan penjelasan mengenai penggunaan dana desa di desa itu yang antara lain untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), pembangunan tolo tolo, pengerasan jalan, pembangunan jalan, dan jembatan.
Sebelumnya, Presiden juga meninjau program infrastruktur berbasis masyarakat dengan skema kerja bayar tunai (cash for work) di saluran irigasi tersier Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.
“Saya kira ini banyak manfaatnya, menambah uang beredar di masyarakat dan kita harapkan tingkat konsumsi, daya beli masyarkat desa semakin naik karena ada padat karya tunai,” kata Presiden Jokowi.
Presiden sempat berbicang dengan sejumlah pekerja di saluran irigasi itu. Presiden dalam kesempatan itu didampingi oleh Basuki Hadimuljono dan Ganjar Pramono.
Saat berjalan di pematang sawah, Ganjar sempat tergelincir, namun ia tidak sampai jatuh terduduk, karena dapat menahan badannya dengan tangan.
Presiden Jokowi yang berdiri tepat di sampingnya juga ikut membantu Ganjar untuk berdiri kembali.
Hasil kajian Ditjen Perimbangan Keuangan, dengan durasi pekerjaan 55 sampai 150 hari, skema kerja bayar tunai ini akan menyerap tenaga kerja 110-475 orang, meningkatkan pendapatan masyarakat Rp 154 juta-Rp 835 juta, dan meningkatkan daya beli Rp 108 juta-Rp 584 juta per desa. (Ant/SU03)
