Petani Menolak Rencana Pemerintah Impor Beras

GROBOGAN, SERUJI.CO.ID – Petani di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menolak wacana impor beras mengingat petani saat ini tengah menikmati masa panen dengan harga jual gabah yang cukup tinggi.

Harsono, salah satu petani asal Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Kamis (11/1), mengaku, tidak setuju dengan wacana impor beras, karena petani juga sedang menikmati masa panen dengan harga tinggi.

Sepanjang bertanam tanaman padi, kata dia, dirinya baru merasakan harga jual padi hingga Rp5.500 per kilogram, karena tahun 2016 tercatat hanya laku Rp2.500/kg.

Akhir Desember 2017, lanjut dia, harga jual padi hanya Rp4.500/kg, namun pekan ini naik menjadi Rp5.500/kg.


Jika impor direalisasikan, dia memastikan, harga jualnya akan turun, terlebih dalam waktu dekat juga akan ada panen serempak, sehingga secara otomatis harga jual gabah di tingkat petani juga akan turun.

Murmin, petani lainnya menyatakan, penolakan terhadap wacana impor, karena tanamn padinya dalam waktu dekat akan panen.

“Jika ada beras impor masuk, tentunya harga jual di pasaran juga akan turun,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Grobogan Edy Suprayitno saat menyampaikan sambutan pada acara sarasehan dengan petani di Balai Desa Ngeluk yang dihadiri puluhan petani juga menyatakan dukungannya untuk menolak wacana impor beras, karena Kabupaten Grobogan termasuk salah satu penyangga pangan di Jateng.

BACA JUGA:  Puncak Arus Balik Transportasi Udara Diprediksi Hari Ini

“Panen padi cukup melimpah, apakah petani rela ada impor beras,” ujarnya bertanya kepada petani dan dijawab secara serempak untuk menolak impor beras.

Untuk Provinsi Jateng sendiri, luas areal panen diperkirakan mencapai 100.000 hektare lebih, sedangkan untuk bulan Februari 2018 diperkirakan bisa mencapai ratusan hektare.

Kementerian Pertanian juga mencatat stok beras secara nasional bisa mencapai 1 juta ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2-3 bulan mendatang.

Sementara luas areal panen untuk skala nasional pada bulan Januari 2018 sekitar 1-1,2 juta hektare, sehingga ketika provitasnya mencapai 6 ton saja, maka memiliki stok 6 juta ton gabah kering panen (GKP).

Jika rendemennya mencapai 50 persen maka tercatat memiliki 3 juta ton beras, sedangkan tingkat konsumsi beras nasional berkisar 2,6 juta ton. (Ant/Iwan S)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Inilah Tips “Centenarian” untuk Tetap Sehat dan Bugar di Usia Tua

Kakek tua yang sudah berusia 82 tahun ini, aktifitas dan kesehatannya tak kalah dengan yang usia muda, inilah rahasianya.

1 KOMENTAR

  1. Komentar:bahagiakan petani untuk saat ini lah yang kmaren2 udah betul2 anjlokkk untuk harga jual nya. jelas2 petani sudah mulai panen mnikmati hasil yang istilah nya bejoooo harga tinggi itu klo bisa di stop dlu jngan inport. mnanam butuh modal dan tenaga dan nunggu hmpir 3bulan untuk dptkan hasil yg baik dan padi yg baik tp klo inport smpai bnar adanya itu sama aja petani mnanam tp rugi..

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi