Pemkab Lakukan Pendekatan Terhadap Penolak Proyek Bandara

0
18
Master Plan NYIA
Masterplan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulonprogo. (Foto: Istimewa)

KULON PROGO, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang masih menolak proyek “New Yogyakarta International Airport”.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara di Kulon Progo, Jumat mengatakan sedikitnya saat ini ada 30 kepala keluarga, dengan total 100 jiwa, berada dalam kondisi terisolisasi karena menolak bandara dan tidak mau menerima ganti rugi yang telah dikonsinyiasi di PN Wates.

“Mereka tinggal di tempat yang tidak representatif lagi, karena sekelilingnya sudah diratakan dengan tanah,” katanya.

Ia mengatakan saat ini langkah pendekatan masih menemui jalan buntu, pemkab mengambil upaya berhenti sementara, sekaligus meminta PT Angkasa Pura I (Persero) untuk mengerjakan pembangunan NYIA, di luar wilayah permukiman yang dihuni warga. Dan tidak hanya berfokus pada penolakan warga dan pembebasan lahan yang belum selesai.

“Langkah pendekatan tersebut terus diambil kepada warga penolak, agar mereka mau merelakan lahan dan bersedia pindah dari areal Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan NYIA,” katanya.

Pengadilan Negeri (PN) Wates mencatat, hingga 30 November 2017, ada 213 perkara yang telah rampung diputus hakim dalam persidangannya dari total 250 perkara yang teregister untuk proses konsinyasi. Tiap satu perkara bisa mencakup lebih dari satu bidang lahan.

Humas PN Wates Nur Kholida Dwiwati mengatakan dari jumlah perkara yang telah menjalani putusan, ada 29 perkara yang dicabut oleh PT Angkasa Pura I karena berbagai faktor serta 75 perkara yang telah dicairkan dana terkonsinyasinya.

Adapun 14 perkara sedang bersiap menjalani proses sidang, 13 perkara dalam tahap penawaran maupun delegasi, perbaikan dan pelengkapan data 10 perkara.

“Masih ada 37 perkara yang belum selesai proses konsinyasi. Kami tidak bisa mengkualifikasi mana perkara dari warga yang menolak (pembangunan bandara) ataupun mendukung. Selama ada pengajuan register perkara dari AP I, itu yang kami proses,” katanya.

Dari sekian ratus perkara konsinyasi yang sudah diputus pengadilan, nilai ganti ruginya dicairkan mencapai Rp 81.294.857.700. Adapun saldo dana ganti rugi lahan terkonsinyasi yang masih mengendap tersimpan di bank saat ini disebutnya mencapai Rp 800.502.547.500, termasuk juga ganti rugi lahan Paku Alam Ground (PAG) senilai sekitar Rp 701,512 miliar. Sedangkan nilai total dana yang dititipkan AP I ke PN Wates mencapai Rp 881.797.405.200.

Kholida menegaskan, selepas diputus pengadilan, bidang lahan yang terkonsinyasi secara otomatis menjadi hak milik negara yang bisa dikuasakan kepada pemohonnya. Dalam hal ini, PT AP I menjadi pihak pemohon dan calon pengguna lahan tersebut.

“Hal itu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) nomor 2/2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti rugi di PN dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,” katanya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

BNPB: Presiden Arahkan Operasi Darurat Longsor Brebes

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei mengatakan Presiden Jokowi mengarahkan untuk segera dilakukan operasi penanganan darurat terkait longsor yang terjadi...
Banjar Banjir

BNPB: Banjir Landa Sejumlah Wilayah di Jawa

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di Jawa. "Banjir...
Kapal Win Long

Petugas Belum Temukan Narkoba dari Kapal Win Long

KARIMUN, SERUJI.CO.ID - Petugas gabungan TNI, Polri dan Bea Cukai hingga Sabtu (24/2) petang belum menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dibawa kapal asing,...

Menristekdikti: Boleh Eksplorasi Tetapi Jangan Rusak Lingkungan

SOLO, SERUJI.CO.ID - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Muhammad Nasir menyatakan kalangan industri boleh mengeksplorasi sumber daya alam tetapi jangan sampai merusak...

Menteri Rini Minta BUMN di Daerah Bersinergi

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meminta seluruh perwakilan Badan Usaha Milik Negara di daerah dapat meningkatkan sinergi untuk memberikan...
loading...

Terima Kasih SDIT

Sebagai ibu yang tidak hanya bekerja di luar dan di dalam rumah, saya menyadari waktu saya banyak terkuras untuk kepentingan diluar pendidikan anak. Pagi...
Screenshot_20180224_173119

PKS Targetkan 5 Kursi di DPRD Pasaman Barat

SIMPANG EMPAT - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pasaman Barat menargetkan ada kenaikan perolehan kursi DPRD dari 3 kursi pada Pileg 2014...
IMG_20180224_161218

Muslim M Yatim Maju Ke DPD RI

SIMPANG EMPAT - M Muslim Yatim mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI periode 2019–2024 setelah 3 periode duduk sebagai anggota DPRD Prov Sumatera Barat...