Pemkab Bantul Belum Pastikan Jatah Bansos Pangan April

BANTUL, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat memastikan bantuan sosial pangan yang diberikan pusat kepada keluarga penerima manfaat di daerah ini untuk jatah bulan April 2018.

“Untuk bansos pangan pada April ini belum tahu, tidak bisa saya jawab, tanya ke Kemensos (Kementerian Sosial),” kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Saryadi di Bantul, Ahad (15/4).

Menurut dia, belum bisa dipastikannya bentuk bansos pangan pada April apakah masih berupa beras sejahtera (rastra) atau sudah berupa bantuan pangan non-tunai (BPNT) ini karena rastra Bantul untuk April ini sudah tidak dialokasikan Kemensos.

Hal itu, kata dia, karena sesuai surat dari Kemensos, bahwa Bantul sudah menerapkan BPNT pada April ini, akan tetapi sampai sejauh ini belum ada kesiapan teknis penyaluran BPNT, sehingga pihaknya belum yakin bisa menyalurkan BPNT.

“Untuk April belum ada rastra, dan BPNT juga belum tentu siap, karena sampai minggu ini ATM belum terdistribusi ke penerima dan mesin EDC belum terdistribusi. Kalau kita manut saja kita ikuti saja kebijakan,” katanya.

Ia menjelaskan, penerapan BPNT di Bantul sesuai arahan dari Kemensos sebenarnya pada awalnya mulai Februari 2018, tetapi ditunda menjadi April, sehingga bansos pangan kembali diberikan berbentuk rastra pada Februari dan Maret.

“Kalau rastra (penyaluran) dirapel mungkin saja, kalau dulu awal tahun rastra juga dirapel, jadi saya kira bisa juga dirapel,” katanya menanggapi kemungkinan ada rastra pada April, jika BPNT diputuskan untuk ditunda lagi.

Sementara itu, Saryadi mengatakan, kuota penerima bansos pangan di Bantul maksimal sebanyak 97.472 keluarga, akan tetapi penetapan ‘by name by addres’ (BNBA) oleh Kemensos itu didalamnya banyak kolom kosong, sehingga kuota tidak terpenuhi.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pengamatannya pada penyaluran rastra di Bantul pada Maret itu kolom kuota penerima bansos yang kosong mencapai lebih dari 17 ribu keluarga, sehingga bansos rastra disalurkan kepada sekitar 80 ribu keluarga.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya sudah memerintahkan kepada pemerintah desa se-Bantul untuk melakukan musyawarah desa (musdes) guna mengusulkan penggantian terhadap kolom-kolom kuota penerima bansos rastra yang kosong tersebut.

“Pengusulan nama penerima bansos itu kita beri waktu sampai 17 April, nanti kalau usulannya sudah dilaporkan ke kita, kita akan usulkan ke Kemensos, karena yang berhak memutuskan dan menetapkan itu Mensos,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Goenawan Mohamad, Nyaplok JP dan Ngobok-obok PAN

Setelah berhasil mengobok-obok dan mencaplok Jawa Pos, Goenawan Mohamad (GM) sekarang mengalihkan operasinya dengan mengobok-obok PAN (Partai Amanat Nasional).

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.