Pemkab Ajukan Permohonan Rest Area Tipe A di Tol Pemalang-Batang

PEKALONGAN, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, telah mengajukan permohonan pada pemerintah mengenai perlu dibangunnya tempat istirahat (rest area) tipe A seiring dengan adanya pembangunan jalan tol Pemalang-Batang.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi di Pekalongan, Kamis (8/3), mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Pekalongan berprofesi sebagai perajin batik sehingga mereka perlu tempat menjual hasil produknya.

“Kita perlu rest area tipe A dari arah Jakarta untuk menjual hasil produk dari para pelaku UMKM, seperti batik, kompeksi, jeans, tenun, sarung. Jumlah UMKM mencapai sekitar 32.000 orang dari 52 ribu orang adalah bekerja di sektor itu,” katanya.

Ia mengatakan produksi batik secara nasional berasal dari perajin Kabupaten Pekalongan sehingga sudah saatnya pembangunan jalan tol mampu bermanfaat bagi UMKM.


“Buat apa dibangun jalan tol kalau pada akhirnya hanya membunuh produksi UMKM. Justru dengan adanya jalan tol itu maka kami berharap akan memudahkan masyarakat memasarkan produknya,” katanya.

BACA JUGA:  Pasar Kalimaling Semarang Ludes Terbakar

Menurut dia, pemkab akan terus memperhatikan aspirasi atau keinginan masyarakat agar ada wadah yang representatif untuk memasarkan produk kerajinan batiknya.

Jika jalan tol hanya dilalui seperti saat percobaan atau difungsionalkan darurat seperti Lebaran 2017, kata dia, maka UMKM mengalami penurunan omset hampir mencapai 70 persen.

“Oleh karena, kami harus bisa mengantisipasi dengan baik agar tidak terjadi lagi seperti Lebaran 2017, yaitu dengan membuka rest area tipe A sekaligus dijadikan pusat UMKM. Jadi rest area menyambung sentra UMKM,” katanya.

Ia beharap pada pemerintah dapat mengabulkan permohonan perlu dibangunnya tempat istirahat tipe A agar pelaku UMKM terus berkembang.

“Saat ini sudah ada beberapa pasar grosir yang keadaannya sudah kelihatan sepi seperti Grosir Pantura di Wiradesa, kemudian pedagang batik di sepanjang jalan rata pantura. Ini menyangkut nasib ribuan pekerja sehingga kami berharap pemerintah harus memperhatikan dengan benar,” katanya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi