Pemerintah Diminta Tingkatkan Pengawasan TKA Ilegal

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia meminta pemerintah melalui instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke sejumlah daerah.

“Pengawasan yang paling penting, oleh jajaran imigrasi, kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah. Saya kira ini harus dilakukan (untuk mengantisipasi masuknya TKA ilega, red.),” kata Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis usai menerima penghargaan “Kartini Award 2018” yang diberikan Forum Komunikasi Wartawan Indonesia di Semarang, Jumat (27/4) malam.

Menurut dia, pemerintah daerah juga harus membuka kanal pengaduan terkait dengan TKA ilegal yang bekerja di berbagai sektor.

Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara itu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk panitia khusus yang secara khusus melakukan penanganan terhadap keberadaan TKA ilegal di Indonesia.

Ia mencontohkan banyak TKA yang awalnya masuk sebagai turis di Sumatera Utara, akan tetapi kemudian yang bersangkutan menyalahgunakan paspor dengan bekerja di berbagai sektor.

“TKA yang bekerja di Indonesia harus yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya, bukan pekerja kasar,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Wika Bintang mengaku telah meminta dinas tekait di tingkat kabupaten/kota membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang melaporkan mengenai TKA ilegal.

“Saya sudah mengirim surat edaran ke Dinas Tenaga Kerja di kabupaten/kota untuk membuka kanal pengaduan terkait TKA ilegal,” katanya.

Kanal pengaduan terkait TKA ilegal bisa dibuka melalui telepon, layanan pesan singkat, website, atau aplikasi WhatsApp di telepon seluler.

“Nanti kalau ada aduan dari masyarakat terkait TKA ilegal saya minta ‘diforward’ ke kami biar ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujarnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close