Nelayan Ganti Alat Tangkap Ramah Lingkungan, Susi Janji Bank Siap Restrukturisasi Utang

0
40
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti .

REMBANG, SERUJI.CO.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan semua bank pemerintah siap melakukan restrukturisasi utang para nelayan cantrang yang berniat mengganti alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

“Jika memang ada nelayan mengalami kredit macet, nantinya kami akan memfasilitasinya agar mendapatkan program restrukturisasi sepanjang satu hingga dua tahun,” ujarnya saat memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi kapal cantrang di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) TPI Tasik Agung, Kabupaten Rembang, Selasa (13/2).

Ia mencatat, program tersebut tidak hanya dilayani oleh bank BUMN, melainkan bank milik pemerintah daerah, seperti Bank Jateng juga siap membantu.

Apabila disetujui lembaga perbankan, kata dia, nantinya nelayan tersebut cukup membayar bunganya saja, sedangkan pokok utangnya sementara mengalami penundaan pembayaran.

Jika penundaan pembayaran pokok pinjamannya selama dua tahun, kata dia, setelah lewat dua tahun, maka harus segera dibayar karena program tersebut hanya penundaan pembayaran pokok pinjaman.

Selama mendapatkan bantuan program restrukturisasi, kata dia, nelayan tentunya bisa mempersiapkan diri untuk berganti alat tangkap, karena selama jeda waktu tersebut masih bisa melaut.

“Kalaupun hendak meminjam pinjaman kembali, tentunya harus mempertimbangkan nilai agunan yang dimiliki. Jika tidak mencukupi, tentunya harus menggunakan agunan yang lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, bantuan yang diberikan kepada nelayan yang mengalami kredit macet, hanya untuk nelayan yang benar-benar bersedia mengganti alat tangkap ikan dari cantrang ke alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan.

Yuli, salah satu pemilik kapal cantrang mengakui, pernah mengajukan pinjaman dengan agunan kapal kayu miliknya, namun oleh perbankan BUMN ditolak.

Permasalahan tersebut, lanjut dia, sudah disampaikan kepada Menteri Susi Pudjiastuti, termasuk mahalnya pajak yang harus dibayarkan.

Ia berharap, mendapatkan bantuan dari pemerintah, terlebih untuk mengganti alat tangkap ikan juga membutuhkan dana hingga miliaran rupiah.

Selain mahalnya pajak yang harus ditanggung, kata dia, biaya operasionalnya selama ini juga cukup mahal, karena setiap tahun harus melakukan perbaikan kapal yang menghabiskan dana hingga Rp50-an juta. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

RUU Antiterorisme Atur Ancaman Teroris Libatkan Anak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dave Laksono mengakui ada pasal...

Persebaya Alami Krisis Lini Belakang

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kesebelasan Persebaya Surabaya mengalami krisis lini belakang saat menghadapi pertandingan "Derby Suramadu" melawan Madura United dalam laga pekan ke-10 Liga 1...
jokowi, joko widodo

RUU Terorisme Disahkan, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait Peraturan Presiden (Perpres) setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. "Perpres akan membahas teknis, hanya...

Pansus: Pemerintah Keluarkan PP Usai RUU Terorisme Disahkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah...

DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Paripurna DPR pada Jumat (25/5) pagi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...