Menteri Perdagangan Ancam Penimbun Kebutuhan Pokok

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam para penimbun untuk tidak menimbun bahan kebutuhan pokok jelang Ramadhan dan Lebaran mengingat pemerintah akan mengambil tindakan tegas dan memproses secara hukum.

“Jangan sampai hal itu terjadi karena tindakan tegas akan dilakukan kepada siapa saja yang menimbun di saat bahan kebutuhan pokok dipasaran tidak ada dan harga naik, tapi di gudang melimpah,” kata Enggartiasto Lukita di Semarang, Rabu (16/5).

Hal itu dikatakan saat Dialog Nasional ke-12 Indonesia Maju yang juga dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Mendag mengatakan, pemerintah menginginkan dan berupaya agar selama Ramadhan dan Lebaran semua bahan kebutuhan pokok tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.

Untuk itu, kata dia, Kemendag akan terus memantau harga dan stok bahan pokok dipasaran agar selalu tersedia dengan harga terjangkau.

“Kita akan sebarkan ratusan pegawai Kemendag untuk terjun langsung ke pasar di seluruh provinsi. Tujuannya memantau stok dan harga bahan pokok, yang kalau ada gejolak langsung dicukupi stok dan distabilkan harga,” kata Enggar.

Untuk itu, kata Enggar, Kemendag bekerjasama dengan Polri dan kementerian lain untuk bersama pantau stok dan harga kebutuhan pokok.

“Stabilitas harga dan jaminan stok bukan saja peran Kemendag tapi juga peran kementerian dan instansi,” kata Mendag Pemerintah.

Ia menegaskan menjamin pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dalam kondisi aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kemendag akan melakukan pemantauan langsung di 34 provinsi, agar pasokan dan harga bahan pokok dalam kondisi aman dan stabil, khususnya untuk beras kualitas medium,” katanya.

Pemerintah, tambah Mendag, menginginkan bahan pokok aman secara umum serta menjaga betul agar tidak berkontribusi terhadap inflasi.

Dalam upaya mengamankan pasokan dan harga beras, menurut dia, pemerintah telah mengambil langkah untuk mewajibkan para pedagang beras menjual beras kualitas medium.

Bahkan, Enggartiasto telah memerintahkan Perum Bulog memasok beras ke pedagang, dengan harga jual ke konsumen sebesar Rp8.950 per kilogram. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER