Menkominfo: Berita Jika Masuk Media Online dan Sosial Langsung Blur Faktanya

SOLO, SERUJI.CO.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencanangkan “Gerakan Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas”. Lebih-lebih Indonesia saat ini memasuki tahun-tahun politik.

Pencanangan dilakukan di Monumen Pers Kota Solo, Jawa Tengah. Menkominfo Rudiantara hadir langsung dalam deklarasi bersama sejumlah tokoh seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam pidatonya, Menkominfo mengemukakan media massa memegang peran signifikan dalam menegakkan negara yang berdemokrasi.

“Demokrasi yang berkualitas harus didukung oleh pers dan media massa yang berkualitas, profesional dan beretika,” ungkap Menkominfo, Senin malam (6/8).


Menkominfo mengatakan tidak ada lagi persoalan dalam media cetak serta media elektronik. Namun begitu memasuki ranah media online dan media sosial banyak fakta yang menjadi kabur.

BACA JUGA:  Ratusan Ojek Online Gelar Aksi Simpatik di Depan Keraton

“Kita tahu ada media cetak dan elektronik yang kurang lebih tanda kutip controlable. Tapi begitu masuk media online, media sosial makin baur, makin blur produk jurnalistik,” beber Menkominfo.

Undang-Undang Pers Nomor 40, lanjut Menkominfo, bebas dari intervensi pemerintah. Sebab undang-undang tersebut tidak memiliki peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Namun Menkominfo menghendaki kebebasan itu diikuti dengan tanggung jawab dan mekanisme yang baik.

“Jangan sampai media online atau sosial dimanfaatkan untuk mengumbar informasi yang sifatnya negatif, melakukan agitasi atau menyebarkan hoaks,” kata dia.

Ia juga berpesan, pers mampu menciptakan suasana kondusif dan menjadi perekat keutuhan bangsa selama perhelatan Pemilu 2019. (Vita K/Hrn).

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi