Menkeu: Negara Bisa Miskin Karena Salah Policy

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan suatu negara yang maju sekalipun bisa menjadi miskin jika salah dalam mengambil kebijakan atau policy.

“Kalau negara mengambil ‘policy’ salah bisa rusak. Jangan dikira negara yang sudah maju akan maju terus,” katanya, saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Diponegoro Semarang, Senin (9/4).

Pada kesempatan itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan kuliah umum berjudul “Digital Disruption: Peluang dan Tantangan Membangun Pondasi Ekonomi Indonesia 2045”.

Sosok kelahiran Bandarlampung, 26 Agustus 1962 itu, mencontohkan Argentina sebagai negara yang memiliki tingkat kehidupan yang sama dengan negara-negara di Eropa Barat pada 1800-an, seperti Belgia dan Belanda.

Baca juga: Menkeu Ingatkan Golongan Menengsenah Jangan Bermental Gratisan

Namun, kata dia, sekarang ini tingkat perekonomian Argentina hanya sekitar seperempat atau sepertiganya dari negara-negara yang tadinya sejajar dengan mereka pada 1800-an.

“Sama kayanya dengan Belgia, sama kayanya dengan Netherland (Belanda, red.). Tetapi, 100 tahun terus menerus negara itu dengan ‘policy’ yang salah. Baru sekarang mulai bangkit lagi,” katanya.

“Policy” atau kebijakan merupakan salah satu dari empat pondasi yang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia 2045, selain kualitas manusia, kualitas infrastruktur, dan kualitas kelembagaan.

Negara yang tadinya miskin pun, kata dia, seperti Korea Selatan bisa menjadi negara yang “advance” yang sebenarnya kata kuncinya adalah dari manusianya dan pendidikannya.

“Apa Korsel terbebas dari masalah korupsi? Enggak, kemarin mantan Presidennya baru saja dihukum karena masalah korupsi. Tetapi, mereka bangkit terus. There its correction,” katanya.

Jadi, kata dia, kalau ada di Indonesia yang ditangkap karena korupsi tidak masalah, asalkan ditangkap dan diadili secara baik, dan yang lainnya bangkit untuk terus memperbaiki.

Pondasi pertama, kata dia, adalah kualitas manusianya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, karakter, nilai, integritas, profesionalisme, termasuk sosial dan budaya.

“Kedua, kualitas infrastruktur. Makanya, Presiden RI Joko Widodo betul-betul memfokuskan membangun manusia dan infrastruktur. Tanpa itu, Indoesia tidak akan siap membangun pondasi untuk 2045,” katanya.

Ketiga, kata Sri, kualitas dari kelembagaannya, sebab manusia yang baik dan infrastruktur yang baik tidak akan berjalan maksimal kalau lembaganya korupsi, tidak profesional, tidak efisien, dan tidak melayani.

“Makanya, saya ingatkan lembaga, baik swasta maupun pemerintah untuk profesional, ‘integrity’, efisiensi, dan melayani. Jadi, lembaga dan ‘policy’ menjadi sangat penting,” tegasnya. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER