Menkes: Tenaga Kesehatan PTT Diatas 35 Tahun akan Diarahkan Menjadi PPPK

KLATEN – Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), menyatakan bahwa tenaga kesehatan PTT Kemenkes yang berusia di atas 35 tahun akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah. Pengangkatan tersebut menunggu Peraturan (PP) tentang Manajemen PPPK ditetapkan. Sementara menunggu PP Manajemen PPPK ditetapkan, mereka akan tetap menerima gaji dan insentif dari Kementerian Kesehatan sampai beralih statusnya menjadi PPPK Daerah. Demikian rilis berita yang disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.

Belum lama ini telah diadakan seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang berasal dari tenaga kesehatan PTT dari Kementerian Kesehatan . Peserta seleksi berjumlah 43.310 yang mayoritas adalah bidan, sebagian kecil dokter umum dan dokter gigi. Mereka terdiri dari 39.090 PTT dengan usia di bawah 35 tahun dan dengan usia di atas 35 tahun berjumlah 4.220 orang (terdiri dari dokter 86 orang, dokter Gigi 32 orang dan bidan 4.102 orang). Dari jumlah tersebut, sebanyak 39.090 peserta PTT yang berusia < 35 tahun berhasil lolos dan akan diangkat menjadi calon aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2017

Senin 20 Maret 2017 diadakan Rapat Kerja Menkes bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara Jakarta untuk membahas pengangkatan tenaga kesehatan PTT menjadi PNS. Dalam kesempatan tersebut DPR meminta agar Kemenkes meninjau kembali persyaratan batas usia penerimaan CPNS. Akan tetapi Menkes belum bisa memenuhi himbuan tersebut karena batasan umur tersebut sudah sesuai dengan pasal 6 pada PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS juncto PP 78 Tahun 2013.

Keputusan Menkes yang tidak mengangkat tenaga PTT Kemenkes usia diatas 35 tahun tentu sangat mengecewakan bagi yang bersangkutan. Pasalnya banyak dari mereka yang masa kerjanya sudah puluhan tahun, sementara disisi lain ada yang masa kerja kurang dari 2 tahun sudah diangkat menjadi PNS dikarenakan umurnya kurang dari 35 tahun.

“Sungguh keputusan ini terasa tidak adil”, demikian ungkap salah satu bidan PTT yang umurnya diatas 35 tahun, tinggal di Klaten dan tidak mau disebutkan namanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Mengapa Riset di Indonesia ‘Mandul’? Belajar dari Thomas Edison-GE

Mengapa riset di perguruan tinggi kita mandul? Mengapa hanya menghasilkan dokumen  di rak-rak perpustakaan atau link internet yang hanya dibaca secara terpaksa oleh para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Simak jawabannya di sini

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.