LKY Minta Pengecer Selektif Jual Ikan Kalengan


YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Lembaga Konsumen Yogyakarta berharap para pengecer atau penjual ikan kalengan selektif terhadap produk sebelum menjual ke masyarakat pasca penarikan 27 merek ikan kalengan yang positif mengandung parasit cacing.

“Saya berharap para penjual maupun pengecer (ikan kalengan) ikut bertanggungjawab jika masih menemukan produk tersebut,” kata Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Saktyarini Hastuti di Yogyakarta, Selasa (3/4).

Ia berharap para penjual ikan kalengan yang masih menemukan salah satu dari 27 produk yang sudah ditarik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera menyimpan dan mengembalikan kepada distributor atau ke pabriknya.

“Upayakan jangan sampai mejual produk tersebut ke masyarakat,” kata dia.

Selain para penjual, lanjut dia, konsumen juga harus selektif dan berhati-hati memilih produk ikan makarel maupun sarden kaleng.

“Sebisa mungkin hindari membeli produk yang dilarang beredar oleh BPOM,” kata dia.

Sebelumnya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta telah melakukan penyisiran penjualan 27 merek ikan makarel kaleng yang dinyatakan mengandung cacing parasit di toko-toko modern maupun tradisional di lima kabupaten/kota.

Kepala BBPOM Yogyakarta Sandra MP Linthin mengatakan dari 16 item ikan makarel kaleng yang dilakukan pengujian dan 9 item yang terdeteksi mengandung parasit cacing.

“Ada 9 item yang terdeteksi,” kata Sandra.

Sampai dengan 28 Maret 2018, 27 merek ikan makarel kaleng yang dinyatakan BPOM RI positif mengandung cacing parasit yakni ikan makarel ABC, ABT, Ayam Brand, BOTAN, CIP, Dongwon, Dr Fish, Farmerjack, IO, HOKI, Fiesta Seafood, Gaga, Hosen, Jojo, King’s Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca, Poh Sung, Pronas Ranesa, S&W, Sempio, TLC, TSC.

“Semuanya yang terdeteksi adalah ikan makarel bukan ikan sarden,” kata Sandra. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close