KSPN Jateng Pertimbangkan Gugat Penetapan UMK 2018

0
59
Demo buruh Semarang
Demo buruh Kota Semarang yang digelar pada 15/11/2017. (Foto: Istimewa)

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah mempertimbangkan pengajuan gugatan hukum terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 di 35 daerah se-Jateng.

“Kami masih pertimbangkan apakah akan menggugat atau tidak, kami rapatkan barisan dulu,” kata Sekretaris KSPN Jawa Tengah Heru Budi Utoyo di Semarang, Selasa (21/11).

Ia mengaku kecewa dengan nominal penetapan UMK 2018 karena dinilai tidak mempertimbangkan masukan dari kalangan buruh dan cenderung memihak kepada pengusaha.

“Saat pertemuan dengan Dewan Pengupahan, Bapak Gubernur (Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo, red) tidak menyebut angka, tapi hari ini malah langsung ditetapkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pihaknya mengusulkan besaran UMK di Kota Semarang sebesar Rp 2.754.865, tapi ternyata ditetapkan hanya Rp 2.310.087 atau tidak jauh berbeda dengan usulan kalangan pengusaha.

“Ada dua usulan UMK Kota Semarang, tidak jalan tengah yang diambil tapi justru berpihak pada pengusaha dan jika demikian maka Bapak Gubernur tidak akan pernah tahu kalau kebutuhan hidup di Semarang semakin jauh dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak, red),” katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 dengan menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 560/94 Tahun 2017 tertanggal 20 November 2017.

Orang nomor satu di Jateng itu tidak mempermasalahkan jika ada sebagian kalangan buruh yang menolaknya dan merasa tidak puas terkait dengan penetapan UMK 2018 di 35 kabupaten/kota.

Pada keputusan yang ditandatangani Gubernur Jateng dan mulai berlaku 1 Januari 2018 itu, terdapat sejumlah poin di antaranya, upah minimum ini adalah upah bulanan terendah terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap.

UMK ini juga berlaku bagi buruh dengan tingkat terendah yang mempunyai masa kerja kurang dari setahun.

Bagi buruh yang masa kerjanya satu tahun lebih, pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi serta diberitahukan ke seluruh pekerja di perusahaan.

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 10 hari sebelum berlakunya keputusan ini.

Kemudian, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.

Bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Sudirman Said - Ida Fauziah

Sudirman: Jika Tangkap Teroris Cepat, Tentu Polisi Juga Bisa Cepat Tangkap Akun Penyebar Fitnah

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut dua, Sudirman Said berencana akan melaporkan pihak-pihak yang memfitnah dirinya dan calon Wakil Gubernur...
Ida Fauziyah

Ida Fauziyah: Fitnah Dilakukan Secara Sistematis dan Terencana Lewat Sosial Media

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Ida Fauziyah menilai fitnah melalui media sosial terhadap dirinya dan calon Gubernur Sudirman Said dilakukan secara sistematis...
Sudirman Said - Ida Fauziah

Sudirman Ungkap Keterlibatan Petinggi Partai Pengusung Ganjar Terkait Video Fitnah

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyebut adanya oknum petinggi partai pengusung petahana yang diduga berada di belakang beredarnya video fitnah di...

Trump Pisahkan Anak dan Orangtua, Menlu Meksiko: Tindakan Tidak Manusiawi

MEKSIKO, SERUJI.CO.ID -  Menteri Luar Negeri Meksiko pada Selasa (19/6) menyebut pemisahan anak-anak dari orang tua pendatang di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko kejam dan tidak manusiawi...
Nu dukung Khofifah

Awasi Pencoblosan, Khofifah Tegaskan Akan Maksimalkan Tim Saksi

BLITAR, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan akan memaksimalkan tim saksi, mengawasi pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Gubernur Jatim 2018, yang akan...