Ini Ancaman Bagi PKL Malioboro Naikkan Harga Tidak Wajar


YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Pedagang kaki lima kuliner di kawasan Jalan Malioboro akan dikenai sanksi tegas apabila terbukti menaikkan harga secara tidak wajar selama libur lebaran, salah satunya sanksi tindak pidana ringan.

“Kami siapkan dua penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kecamatan Gedongtengen tiap hari. Jika ada pelanggaran harga yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL), maka bisa langsung diproses,” kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Hery Eko Prasetyo di Yogyakarta, Kamis (14/6).

Menurut dia, penindakan terhadap PKL nakal tidak hanya dilakukan apabila ada aduan dari masyarakat atau wisatawan, tetapi bisa juga dilakukan berdasarkan temuan di lapangan.

Hery menyebut, petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang tergabung dalam Satgas Harga dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro akan melakukan pemantauan secara rutin terhadap PKL kuliner di sepanjang Jalan Malioboro.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pedagang kaki lima menerapkan harga yang wajar terhadap dagangan yang mereka jual dan sudah memasang daftar menu dan harga di kios mereka masing-masing.

Pemantauan sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu dan akan dilakukan hingga Jumat (22/6). Hingga saat ini, belum ditemukan pelanggaran harga.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Malioboro Ekwanto mengatakan, selain membentuk Satgas Harga, masih ada empat satgas lain yang disiapkan untuk menyambut libur lebaran di kawasan Malioboro.

“Masih ada Satgas Ketertiban Umum, Satgas Parkir, Satgas PKL dan Satgas Kebersihan. Keberadaan satgas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban di Malioboro selama libur lebaran,” katanya.

Khusus untuk Satgas Harga, lanjut Ekwanto, bertugas untuk memastikan bahwa harga makanan yang tertulis di daftar menu sama dengan harga yang harus dibayar konsumen.

Jika konsumen merasa harga yang diberikan tidak wajar atau tidak sesuai menu, maka bisa menyampaikan aduan ke UPT Malioboro disertai dengan bukti yang jelas.

“Namun, kewajaran harga itu sifatnya relatif. Harga antar PKL bisa saja berbeda-beda karena banyak hal, seperti harga saat pedagang berbelanja bahan makanan sudah berbeda atau sebab lain. Namun, harapannya perbedaan harganya tidak terlalu jauh,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar wisatawan yang hendak membeli makanan di PKL Malioboro memastikan harga sebelum membeli.

Ekwanto menyebut, keramaian di Malioboro saat libur lebaran akan mulai meningkat signifikan pada Ahad (17/6). (Ant/Su02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close