Ini Ancaman Bagi PKL Malioboro Naikkan Harga Tidak Wajar

1
15
Hari Reresik Malioboro
Pedagang kaki lima libur berjualan untuk bergotong royong membersihkan trotoar di kawasan Jalan Malioboro, Selasa (31/10). (Foto: Hanif/SERUJI)

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Pedagang kaki lima kuliner di kawasan Jalan Malioboro akan dikenai sanksi tegas apabila terbukti menaikkan harga secara tidak wajar selama libur lebaran, salah satunya sanksi tindak pidana ringan.

“Kami siapkan dua penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kecamatan Gedongtengen tiap hari. Jika ada pelanggaran harga yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL), maka bisa langsung diproses,” kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Hery Eko Prasetyo di Yogyakarta, Kamis (14/6).

Menurut dia, penindakan terhadap PKL nakal tidak hanya dilakukan apabila ada aduan dari masyarakat atau wisatawan, tetapi bisa juga dilakukan berdasarkan temuan di lapangan.

Hery menyebut, petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang tergabung dalam Satgas Harga dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro akan melakukan pemantauan secara rutin terhadap PKL kuliner di sepanjang Jalan Malioboro.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pedagang kaki lima menerapkan harga yang wajar terhadap dagangan yang mereka jual dan sudah memasang daftar menu dan harga di kios mereka masing-masing.

Pemantauan sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu dan akan dilakukan hingga Jumat (22/6). Hingga saat ini, belum ditemukan pelanggaran harga.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Malioboro Ekwanto mengatakan, selain membentuk Satgas Harga, masih ada empat satgas lain yang disiapkan untuk menyambut libur lebaran di kawasan Malioboro.

“Masih ada Satgas Ketertiban Umum, Satgas Parkir, Satgas PKL dan Satgas Kebersihan. Keberadaan satgas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban di Malioboro selama libur lebaran,” katanya.

Khusus untuk Satgas Harga, lanjut Ekwanto, bertugas untuk memastikan bahwa harga makanan yang tertulis di daftar menu sama dengan harga yang harus dibayar konsumen.

Jika konsumen merasa harga yang diberikan tidak wajar atau tidak sesuai menu, maka bisa menyampaikan aduan ke UPT Malioboro disertai dengan bukti yang jelas.

“Namun, kewajaran harga itu sifatnya relatif. Harga antar PKL bisa saja berbeda-beda karena banyak hal, seperti harga saat pedagang berbelanja bahan makanan sudah berbeda atau sebab lain. Namun, harapannya perbedaan harganya tidak terlalu jauh,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar wisatawan yang hendak membeli makanan di PKL Malioboro memastikan harga sebelum membeli.

Ekwanto menyebut, keramaian di Malioboro saat libur lebaran akan mulai meningkat signifikan pada Ahad (17/6). (Ant/Su02)

loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Deddy Mizwar

Sempat Menolak, Deddy Mizwar Dipastikan Hadir di Debat Publik Ketiga

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar (Demiz) dipastikan hadir setelah sempat menolak menghadiri Debat Publik Ketiga Jawa Barat...

Kunjungi Anak-Anak Imigran, Melania Trump Justru Tuai Kecaman

TEXAS, SERUJI.CO.ID -  Kunjungan Ibu Negara Melania Trump pada Kamis (21/6) ke penampungan anak-anak pendatang, yang terpisah dari orangtua mereka di Texas, dibayangi jaketnya, yang...

Tinggalkan Everton, Ramiro Mori Gabung Villarreal

MADRID, SERUJI.CO.ID - Klub liga Spanyol Villarreal rekrut bek Ramiro Funes Mori dari Everton lewat kontrak empat tahun, demikian dikatakan klub asal Spanyol itu. Bek asal...

Sempat Dibatalkan, Akhirnya Laga Persebaya vs Persija Akan Digelar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Operator Liga 1 2018 PT Liga Indonesia Baru (LIB) memutuskan lanjutan laga kandang yang tertunda Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya dan Persib...

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Purbalingga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan tersangka Bupati Purbalingga dalam tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten...