Ini Ancaman Bagi PKL Malioboro Naikkan Harga Tidak Wajar

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Pedagang kaki lima kuliner di kawasan Jalan Malioboro akan dikenai sanksi tegas apabila terbukti menaikkan harga secara tidak wajar selama libur lebaran, salah satunya sanksi tindak pidana ringan.

“Kami siapkan dua penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kecamatan Gedongtengen tiap hari. Jika ada pelanggaran harga yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL), maka bisa langsung diproses,” kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Hery Eko Prasetyo di Yogyakarta, Kamis (14/6).

Menurut dia, penindakan terhadap PKL nakal tidak hanya dilakukan apabila ada aduan dari masyarakat atau wisatawan, tetapi bisa juga dilakukan berdasarkan temuan di lapangan.

Hery menyebut, petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang tergabung dalam Satgas Harga dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro akan melakukan pemantauan secara rutin terhadap PKL kuliner di sepanjang Jalan Malioboro.


Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pedagang kaki lima menerapkan harga yang wajar terhadap dagangan yang mereka jual dan sudah memasang daftar menu dan harga di kios mereka masing-masing.

Pemantauan sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu dan akan dilakukan hingga Jumat (22/6). Hingga saat ini, belum ditemukan pelanggaran harga.

BACA JUGA:  Wisatawan Keluhkan Mahalnya Tarif Parkir di Yogyakarta

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Malioboro Ekwanto mengatakan, selain membentuk Satgas Harga, masih ada empat satgas lain yang disiapkan untuk menyambut libur lebaran di kawasan Malioboro.

“Masih ada Satgas Ketertiban Umum, Satgas Parkir, Satgas PKL dan Satgas Kebersihan. Keberadaan satgas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban di Malioboro selama libur lebaran,” katanya.

Khusus untuk Satgas Harga, lanjut Ekwanto, bertugas untuk memastikan bahwa harga makanan yang tertulis di daftar menu sama dengan harga yang harus dibayar konsumen.

Jika konsumen merasa harga yang diberikan tidak wajar atau tidak sesuai menu, maka bisa menyampaikan aduan ke UPT Malioboro disertai dengan bukti yang jelas.

“Namun, kewajaran harga itu sifatnya relatif. Harga antar PKL bisa saja berbeda-beda karena banyak hal, seperti harga saat pedagang berbelanja bahan makanan sudah berbeda atau sebab lain. Namun, harapannya perbedaan harganya tidak terlalu jauh,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar wisatawan yang hendak membeli makanan di PKL Malioboro memastikan harga sebelum membeli.

Ekwanto menyebut, keramaian di Malioboro saat libur lebaran akan mulai meningkat signifikan pada Ahad (17/6). (Ant/Su02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi